3 Organisasi Kemahasiswaan di Majalengka Soroti Kinerja KPUD dan Bawaslu

Majalengka, korandesa.id – Tiga organisasi kemahasiswaan intra kampus yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menyoroti kinerja penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu dengan pandangan yang berbeda.

loading...

HMI Majalengka memuji kinerja KPU, sedangkan PMII dan GMNI memberikan raport merah atas penyelenggaraan pemilu di Majalengka yang dinilai buruk.

Wakil Ketua Bidang Politik DPC GMNI Majalengka, Oay Ashari mengatakan, pihaknya memberikan raport merah untuk KPU dan Bawaslu Kabupaten Majalengka, meski pihaknya memberikan apreasiasi atas penyelenggaran pemilu di Majalengka yang sudah dilakukan secara maksimal.

“Kami menilai kurang maksimalnya pengawasan Bawaslu terhadap proses pengawasan Pileg 2019 dengan maraknya money politik di beberapa wilayah di Majalengka yang diduga sengaja tidak diproses dengan berbagai alasan,”katanya melalui siara pers yang diterima wartawan, Senin (6/5/2019).

Bukan hanya itu, GMNI juga menyayangkan sikap Bawaslu Majalengka yang sampai hari ini tidak transparan ke publik,terhadap semua jenis temuan pelanggaran di lapangan, baik pelanggaranadministratif maupun pidana.Padahal hal itu bertolak belakang dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.Maka dari itu, pihaknya meminta Bawaslu Majalengka segera menindaklanjuti dan mempublikasikan pelanggaran-pelanggaran Pemilu 2019 di Majalengka. “Begitu pun dengan kinerja KPU Majalengka yang tidak siap melaksanakan pemilu 2019. Di antaranya terlambatnya pendistribusian logistik, tidak selektifnya dalam perekrutan KPPS dengan menciderai aturan PKPU No. 3 Tahun. 2018,”paparnya.

Selain itu, kata dia, tidak maksimalnya KPU dalam
menjalankan PKPU No. 10Tahun 2018 tentang sosialisasi,pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalampenyelenggaraan pemilihan umum. “Banyak masyarakat yang kaget dan kebingungan pada saat proses pencoblosan surat suara.Termasuk mandetnya anggaran tahapan – tahapan pemilu 2019 , hingga berdampak demonstrasi ke KPU yang terjadi pada tanggal 5 April 2019,”katanya.

Sementara itu, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Majalengka mengancam akan melaporkan seluruh komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Majalengka dan lima orang Komisioner KPU setempat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(DKPP).

Laporan sendiri dilatar belakangi adanya dugaan pelanggaran kode etik dan tidak profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku penyelenggara pemilu. “Kami PMII siap kembali melaporkan 5 komisioner KPU Majalengka dan 5 Komisioner Bawaslu Kabupaten Majalengka ke DKPP serta PPK, PPS, Panwascam dan PKD se-Majalengka karena tidak profesional dalam bekerja,”kata Ketua PMII Majalengka,Dede Sri Mulyati.

Menurut dia, banyak persoalan dalam penyelenggara pemilu serentak ini yang dinilai lalai dari profesionalisme dan
tanggung jawab KPU maupun Bawaslu. “Masalah Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) ini menjadi
catatan kami. Belum lagi persoalan lainnya,”katanya.

Terpisah,Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Majalengka memuji kinerja KPU yang dinilai sukses menyelenggarakan pelaksanaan pemilu. Menurut Ketua Umum HMI Cabang Majalengka Eka Prisaptio, dari pemantauan HMI pemilu serentak di Kabupaten Majalengka berjalan dengan
damai dan sesuai harapan. Sebagai bentuknya nyatanya HMI memberikan piagam penghargaan kepada KPU Majalengka.

“Kami memberikan penghargaan kepada KPU, sebagai ucapan terima-kasih kepada jajaran penyelenggaraan, mulai dari jajaran KPU, Bawaslu, TNI dan POLRI yang sejauh ini telah menyumbangkan tenaga pikiran waktu, walaupun imbalan yang tak seberapa,”katanya.

Dia menilai target yang ditetapkan KPU dari 80% naik menjadi 81,04%.Bahkan Pleno terbuka tingkat kabupaten ditunda dikarenakan selisih DPTb, namun kenyataan bisa diselesaikan.”KPU, PPK, atau PPS, mendata pemilih DPTb sesuai dengan pasal 8 ayat 12 dan 13 PKPU 9 tahun 2019 dan pengurangan DPTb bisa disebabkan karena orang membatalkan A5 nya dan memilih nyoblos di TPS asalnya. Jadi, akan keliru apabila DPTb tanggal 17 April 2019 sama dengan DPTb 11 April 2019,”katanya. ( red/ KD – 02 )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kategori

Read more:
SDIT Insan Kamil dan Gapenta Mahasiswa Sosialisasikan Bahaya Narkoba

Mantan Bupati Majalengka Blusukan Tampung Aspirasi Masyarakat

PISAH SAMBUT KAPOLRES MAJALENGKA

Close