Anggota Komisi IV DPR RI Dr.H. Sutrisno. SE., Yakini Stock Beras Disposal Lebih 20.000 Ton

oleh -96 views
Ilustrasi foto diambil dari fb memet rakhmat : Dr.H.Sutrisno. SE. M.Si Anggota Komisi IV DPR RI Bersama Menteri Pertanian Republik Indonesia.

Cirebon, korandesa.id – Terkait adanya stock cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 20 ribu ton di Perum Bulog yang terlambat dikeluarkan hingga terancam disposal ( dibuang ) mengundang berbagai reaksi dari berbagai kalangan masyarakat salah satunya datang dari anggota komisi IV DPR RI DR. H. Sutrisno. SE., M. Si.

Menurut Sutrisno bukan hanya 20 ribu ton CBP yang disposal melainkan ada yang lebih besar dari jumlah itu. “Sesungguhnya ada yg lebih besar dari itu, ada 45 kali lebih besar dari jumlah itu, diluar 20 ribu ton ada 900 ribu ton beras yang di impor tahun 2017 dan sampai hari ini sudah hampir dua tahun belum di keluarkan, ini dipastikan terancam disposal juga”, jelasnya kepada sejumlah wartawan di baleroom bentani hotel Cirebon, sabtu (30/11/2019).

Menurutnya, pada saat rapat kerja dengan Direktur Utama Perum Bulog. Ia sempat menanyakan kepada perum Bulog bagaimana sistem pengelolaan stock CBP, yang dijalankan, dan jawabannya sungguh mengejutkan. ” Dirut bulog mengatakan pada saat impor beras itu hanya kwantitas yang diperhatikan sementara kwalitas tidak diperhatikan. Sehingga manakala beras itu dikeluarkanpun tidak bisa dikonsumsi apalagi di reekspor ( ekspor ulang ),” katanya

Sutrisno mempertanyakan, ini kebijakan impor dari siapa ?. ” ko sampai terjadi impor beras untuk CBP dibiayai oleh dana comercial yang bunganya cukup besar. Atas kejadian tersebut dipastikan beras tetap numpuk, bunga bank jalan terus serta biaya sewa gudang juga jalan terus. Dan yang lebih mengagetkan lagi di tahun 2018 ada peraturan menteri pertanian no 38 tahun 2018 yang mengatakan beras beras yang dinyatakan disposal yang sudahk tidak bisa dipakai harus diganti oleh pemerintah. Ini seperti ada unsur kesengajaan, seperti sudah dipersiapkan. Benang kusutnya sangat kelihatan, ini kebijakan siapa yang mengimpor itu, sementara dalam waktu yang bersamaan dengan barang datang, langsung ada peraturan menteri yang menyatakan beras beras disposal harus diganti oleh menteri keuangan sementara menteri keuangan sendiri tidak tahu,” jelasnya pula.

“Makanya saya akan minta ke komisi IV untuk menindak lanjuti permaslahan ini, Ko ada impor beras sementara berasnya tidak bisa dipakai. Padahal mestinya, setiap kali panen raya cadangan cadangan beras pemerintah harus diperbaharui dan beras lama dikeluarkan atau di reekspor,” tegas politisi fraksi PDI Perjuangan yang juga merupakan mantan bupati Majalengka dua periode.

Sebagaimana diketahui, Perum Bulog sebelumnya telah meminta Kementerian Keuangan untuk menyediakan anggaran terkait rencana disposal stock.

Sebagai informasi, dikutip dari detikcom, Perum Bulog meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan ganti rugi atas beras 20 ribu ton yang terancam di-disposal atau dibuang. Hal itu sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 38 tahun 2018.

Di situ disebutkan beras yang telah disimpan lebih dari empat bulan atau berpotensi mengalami penurunan mutu harus di-disposal.

“Ini kami sudah usulkan. Kami sudah jalankan sesuai Permentan. Tapi untuk eksekusi disposal, anggarannya tidak ada. Kalau kami musnahkan gimana penggantiannya,” kata Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi di Aston, Jumat (29/11/2019). (SS)