Bupati Sutrisno Buka Muscab I APDESI Majalengka

Majalengka, KD
DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Majalengka melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) periode 2018 – 2023 yang dihadiri sekaligus dibuka oleh Bupati Majalengka DR H Sutrisno SE MSi, di aula Gedung SKB Majalengka Kamis, (26/4).
Peserta adalah pengurus DPD Apdesi Jawa Barat dan semua anggota DPC Apdesi Kabupaten Majalengka serta dihadiri Bupati Majalengka DR H Sutrisno SE MSi, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Majalengka, camat se Kabupaten Majalengka.
Dalam sambutannya Ketua Umum DPD Apdesi Jawa Barat Rizky, GDL SIP, MM mengatakan bahwa lahirnya UU Desa No 6 tahun 2014 diperjuangkan oleh Apdesi serta lahirnya Dana Desa (DD) maupun ADD dari luncuran aplikasi UU Desa No 6 tahun 2014 yang juga diperjuangkan Apdesi. Oleh karena itu pentingnya peranan organisasi ini untuk mendorong kemajuan desa se Indonesia.Ke depan banyak yang akan diperjuangkan Apdesi dan para kepala desa harus
mampu melaksanakan undang undang desa tersebut, ” terangnya.
Ditambahkannya, Apdesi datang dan lahir di Kabupaten Majalengka bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tapi keinginan para kepala desa se kabupaten majalengka untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama dan bersinergis dengan pemerintah, ” katanya.
Sementara itu Bupati Majalengka DR H Sutrisno SE MSi dalam sambutannya mengatakan dengan lahirnya uu desa tersebut desa adalah unit terkecil pemerintah di bagian Indonesia. Artinya satu kesatuan NKRI sehingga kedudukan pemerintah desa merupakan penggerak sistem nasional. Desa tidak bisa memutuskan urusannya sendiri sendiri akan tetapi harus bersinergis dengan pemerintah di atasnya.
Kemudian, kata Bupati Sutrisno bagaimana posisinya desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. Dan dengan lahirnya uu desa no 6 tahun 2014 desa mendapat pendegalasian urusan pemerintah langsung daru Presiden yakni untuk mengatur pemerintahan desa tentang urusan keuangan, urusan aset, kepentingan masyarakat dan lain lain, ” ujarnya.
Amanat konstitusi UU 1945 tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan umum untuk terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan. Kepala desa harus mampu membangun ekonomi di desa, semua pembangunan di desa harus ada dampak bagi kehidupan rakyatnya. Nah dengan organisasi Apdesi ini semoga harapan semua untuk mensejahterakan rakyat itu bisa diwujudkan, ” ungkapnya. (Eka)

loading...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Read more:
PROYEK BANDARAUDARA INTERNASIONAL JAWABARAT MENUAI PUJIAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

PT BIJB Salurkan 14 Hewan Qurban Ke 14 Desa Di Kertajati

President Jokowi Lakukan Pendaratan Perdana di Bandara Kertajati

Close