Demokrasi Dalam Perspektif Islam, Perlukah Pilkada Digelar Saat Pandemi ?

oleh -176 views

Di tengah pandemi yang masih berlangsung hingga kini, pro dan kontra pun terjadi untuk pelaksanaan pilkada serentak 2020 yang sudah di jadwalkan pada tgl 9 Desember 2020. Sebut saja pilkada Jawa Barat yang pada tahun ini akan berlangsung di 8 wilayah yakni kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran dan Kota Depok.

Dengan 270 pemiliban kepala daerah yang terdiri atas 9 pilgub, 224 pilbup, 37 pilwakot, dan dalam pilkada serentak ini melibatkan warga pemilih di 309 kabupaten/kota. Diantara 2 calon yang terdeteksi Covid 19 yaitu Indramayu dan Depok.(tirto.id.2/12/2020).

Dengan di selenggarakannya pesta demokrasi ini bukan tak mungkin akan sangat berpeluang untuk berkerumun walaupun protokol kesehatan di jalankan juga berpeluang untuk menambah klaster baru serta menambah lonjakan kasus covid 19 yang sampai saat ini pun kasusnya masih bertambah. Berdasarkan penelitian Direktur eksekutif Indobarometer M. Qodari mengungkapkan bahwa jika pilkada ini tetap dilakukan dengan tatap muka di 1.042.280 titik dengan asumsi 100 orang pertitik maka potensi Orang Tanpa Gejala (OTG) yang bergabung dalam masa kampanye 71 hari diperkirakan mencapai 19.803.320 orang.
Lantas demi apakah pemerintah harus melaksanakan pilkada serentak di masa pandemi ini???

Layak kah pengorbanan besar ini diberikan untuk demokrasi yang sudah jelas-jelas tidak memanusiakan manusia. Demokrasi adalah sistem yang berasal dari akal manusia yang lemah yang memisahkan agama dari kehidupan (sekulerisme) dimana kedaulatan rakyat diatas segalanya, yang keputusannya di ambil berdasarkan suara terbanyak,  keputusan itu benar atau salah tidak menurut hukum syara, jelas saja aturan yang lahir dari sistem demokrasi adalah aturan yang rusak yang menyengsarakan rakyat.

Bagaimana tidak, dalam melaksanakan pesta demokrasi ini tentu akan menghabiskan dana yang fantastis untuk mendanainya di tengah ancaman keselamatan rakyatnya. Lantas, apakah tidak lebih baik jika dana itu di alihkan untuk menangani covid 19 yang sampai saat ini  masih melonjak kasusnya. Belum lagi ada hal yang menjadi sorotan publik pada pesta demokrasi kali ini, bakal calonnya tercium aroma dinasti politik yang tentu bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan.

Lain halnya dalam Islam menjadi seorang pemimpin adalah suatu yang amat berat, dipilih berdasarkan ketakwaannya kepada Allah Swt dan harus melaksanakan semua ketentuan syara berdasarkan Alqur’an dan Assunnah dengan standar halal dan haram, Hujjatu Islam Abu Hamid Al Ghazali dalam Ihya’ Ulumuddin berkata “Agama dan kekuasaan  negara adalah saudara kembar, agama merupakan pondasi dan kekuasaan adalah pengawalnya  sesuatu yang tidak memiliki pondasi akan runtuh dan sesuatu yang tidak memiliki pengawal akan sia-sia” Jadi dalam Islam memilih pemimpin itu wajib dan manusia apabila tidak ada pemimpin akan terjadi kekacauan.

Adapun dalam Islam pilkada tidak di pilih oleh penduduk daerah administratif setempat, namun di angkat oleh Kepala Negara(Imam/Khalifah) seperti yang pernah di contohkan oleh Rasulallah Saw mengangkat Muad bin Jabal menjadi Gubernur di Janad di Yaman, dan mengangkat Ziyad bin Labid menjadi Gubernur di Hadhramaut (Muqoddimah Ad dustur, 1/189-191, Imam AlMawardi, Al Ahkam Al Sulthaniyah hlm 83) Begitulah Islam mengatur dalam seluruh aspek kehidupan tidak terkecuali dalam hal kepemimpinan.
  Wallohu a’lam.

Ditulis Oleh : Renny Marito Harahap,S.Pd (Pengajar di RA Inovatif Naashirussunnah Permata Cimahi)