Fenomena Munculnya Kerajaan Disejumlah Daerah, Di Majalengka Muncul Paguyuban Tunggal Rahayu Kandang Wesi

Majalengka, korandesa.id – Ketika ramai adanya kerajaan di sejumlah daerah dan memungut uang, di Majalengka muncul sebuah kelompok bernama Paguyuban Tunggal Rahayu Kandang Wesi 101-010 (AMPERA) yang katanya menerima mandat menyalurkan bantuan untuk seluruh masyarakat Indonesia demi kesejahteraan masyarakat.

Organisasi tersebut berpusat di Kabupaten Garut sementara di Majalengka adalah salah satu kepengurusan yang dipercaya oleh Pengurus Pusat yang berada di Ranca Buaya, Garut, dengan pimpinan yang tertera dalam surat Mr.Prof.Dr.Ir.H.Cakra Ningrat,SH (Wijaya Nata Kusumah Nagara).

Jika di tempat lain muncul kerajaan dengan segala atributnya dan pungutan kepada anggota, tidak demikian dengan Paguyuban Kandang Wesi di Majalengka yang dipimpin oleh H.Jajang, di rumahnya hanya ada sejumlah daftar kepengurusan yang dicetak berukuran besar menempel di dinding tokonya, serta sejumlah foster berisi beberapa kalimat yang katanya tugas bagi pengurus.

Menurut H. Jajang dan istrinya serta sejumlah anggota yang juga pengurus kecamatan Hapid, Agus, Engkus asal Desa Gunungwangi dan Aceng asal Desa Haurseah, Kamatan Argapura, mereka tidak pernah melakukan aktifitas apapun apalagi melakukan pungutan kepada anggota dan pengurus lainnya. Kalaupun ada hanya sekeda silaturahim atau melaksanakan istigostah setiap malam Kamis yang dilakukan di sejumlah pesantren atau tempat lainnya untuk memohon keselamatan dan kesejehteraan warga Indonesia. Itu dilakukan sejak empat bulan terakhir.

“Dina istogotsah teh munajat ka Allah sing salamet rahayatna, subur makmur sadaya rahayatna,” ungkap Jajang.

Pertemuannya dengan orang utusan dari Cakra Ningrat yang disebutnya sepuh, terjadi pada Desember 2018 lalu. Saat itu ada yang datang mengaku sebagai utusan sepuh untuk mencari dirinya, yang dipercaya bisa memegang amanah serta mendapat mandat untuk mengorek “sajarah awal akhir”

Yang disebut sajarah awal  akhir tersebut berisi 5 poin, diantaranya, mengembalikan seloeroeh harga kerajaan milik rakyat dan bangsa Indonesia ke pangkuan Iboe Pertiwi, untuk menciptakan masyarakat adil dan makmoer berdasarkan palsapah Pancasila  dan oendangoendang dasar  tahun 1945. Pada poin satu juga disebut mengembalikan nama baik proklamator negara kesatoean  republik Indonesia  Soekarno Hatta.

Pada poin tiga disebutkan, menjaga harta kerajaan tidak jatoeh ke tangan mereka-mereka  yang tidak maoe tahoe akan jerit tangis rakyat yang sangat tertindas.

Seluruh harta karun yang diamanahkan untuk dibagikan kepada seluruh rakyat Indonesia ini  demi kesehajteraan menurutnya akan diambil dan dibagikan setelah Presiden Jokowi datang ke Kandang Wesi.

Hanya tidak dijelaskan secara persis kapan Presiden Jokowi datang ke Kandang Wesi di Rancabuaya, karena hal itu tengah diuruskan oleh sepuhnya utusan Cakra Ningrat di Garut, namun surat-surat menyangkut permohonan kedatangan telah dikirim ke Sekretaris Kepresidenan. Yang surat penerimaanya telah ada.

“Yang mengurus segala persoalan ke presiden itu ada lagi, bukan kami, tapi ada utusan lagi yang membidanginya,” kata Jajang

Dia sendiri saat didatangi oleh utusan dari Garut memiliki tugas antara lain adalah membentuk kepengurusan di tiap desa jumlahnya sebanyak 40 orang dengan komposisi laki-laki 33 orang, perempuan 7 orang atau sebaliknya, saat ini kepengurusan sudah seluruhnya terbentuk. Sehingga tidak bisa lagi ada yang masuk terkecuali partisan.

“Begitu saya mendapat mandat, saya langsung mendatangi sejumlah wilayah desa yang sempat menjadi kerajaan seperti Pajajar, Rajagaluh dan sejumlah wilayah desa lainnya,” ungkap Jajang.

Jajang dan sejumlah pengurus lainnya menolak keras jika organisasinya ada yang menyebut ilegal. Alasannya organsiasinya resmi karena keberadaan organisasi telah disampaikan kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat, TNI hingga ke Sekretariat Negara.

Sementara itu Sekretaris Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka Akbar S Harto mengaku telah mengetahui keberadaan Kandang Wesi tersebut.

Beberapa minggu lalu diproklamirkan di Desa Gunungwangi tepatnya di Gunung Inten, disana mereka menaikan bendera di pemakaman Bupati Pertama Majalengka. Bendera itu telah kami cabut karena dikhawatirkan akan mengundang amsalah seperti halnya organisasi lain yang kegiatannya nyaris serupa ,” ungkap Akbar.

Tinggalkan Balasan