Kejari Majalengka Bidik Dugaan Korupsi 2 Milyar Di PDSMU


Majalengka, korandesa.id –  Kejaksaan  Negeri (Kejari) Majalengka  mulai melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi di Perusahaan Daerah Sindang Kasih Multi Usaha (PDSMU).
Dugaan sementara di BUMD milik Pemerintah Kabupaten Majalengka itu, nilai kerugiannya mencapai Rp 2 miliar selama kurang lebih tiga tahun.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka Dede Sutisna, Kasus operandinya berupa pembukuaan fiktif dengan kerugian negara mencapai Rp 2 Miliar dan kini statusnya naik dari penyelidikan menjadi penyidikan. Hal tersebut disampaikan Dede Sutisna saat bersilaturahmi dengan wartawan yang tergabung pada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Majalengka di kolam pemancingan Nesco Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka, Jum’at (4/9/2020).

“Kalau modus korupsi operandinya pembukuaan fiktif. Untuk melengkapi berkas perkara, kami sudah memanggil para saksi untuk dimintai keterangan,”ujarnya.

Masih dikatakan Kajari, awal mulanya PDSMU pada tahun 2012 mendapatkan kucuran dana dari Pemkab Majalengka berupa penyertaan modal sebesar Rp 2,5 Miliar. Lalu bantuan serupa juga diberikan pada tahun 2016 senilai Rp 2,5 Miliar. Sehingga total bantuan sebesar Rp 5 Miliar.

Namun dalam perjalanannya ternyata ditemukan dugaan penyalahgunaan anggaran PDSMU sebesar Rp 2 Miliar.
“Modusnya dugaan korupsinya itu melakukan usaha pembeliaan gabah, pembeliaan aspal dan mengerjakan beragam proyek yang berasal dari Pemkab Majalengka,”jelas Dede.

Selain itu dalam menjalankan usahanya PDSMU tidak melaksanakan rencana kerja, tidak melakukan manajemen yang baik, tidak ada pengawasan dan evaluasi di bidang usaha. Serta tidak memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya.

Pihaknya berharap dengan adanya penegakan kasus dugaan korupsi ini agar menjadi pembelajaran bagi semua pihak, terutama PDSMU agar benar-benar dalam menjalankan maupun mengelola BUMD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
“Seharusnya dengan adanya BUMD itu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Majalengka, bukan malah melanggar hukum dengan mengeruk keuntungan demi kepentingan pribadi maupun kelompoknya,”tuturnya.

Sementara itu Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Guntoro Janjang Saptodi menambahkan, saat ini pihaknya sudah meminta keterangan dari 15 orang saksi dan kemungkinan saksi itu bertambah jika memang diperlukan.
“Kami saat ini baru mengeluarkan surat penyidikan, tersangka belum kami tentukan, karena penyidikan itu esensinya membuat terang benderang agar tindak pidana guna menemukan tersnagkanya,” pungkas Guntoro. ( KD-02)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.