Neoliberalisme dalam Proyek Infrastuktur Jalan Tol

oleh -37 views

Ditulis Oleh: Ika Mustaqiroh (Anggota Revowriter Majalengka)

Sungguh miris, di tengah kasus covid-19 yang terus mengalami peningkatan, penguasa justru mengebut pembangunan infrastruktur yang bernilai miliaran. Seperti kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang mempercepat pembangunan Ruas Tol Akses Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang terkoneksi dengan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) untuk mendukung pengembangan segitiga kawasan pertumbuhan ekonomi.

Segitiga kawasan tersebut yakni Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka, dan kawasan industri di Bekasi, Karawang, serta Purwakarta yang saling terkoneksi dan saling mendukung agar berdaya saing.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dengan dibangunnya Ruas Tol Akses Bandara Kertajati selama setahun ke depan bersamaan dengan dibangunnya Jalan Tol Cisumdawu yang ditargetkan rampung akhir 2021, diharapkan dapat mendukung konektivitas menuju Bandara dan berkontribusi mengembangkan kawasan Kertajati.

“Jika nanti Tol Cisumdawu sudah rampung dan tersambung dengan Ruas Tol akses Bandara Kertajati, maka akan mengurangi waktu tempuh dari Bandung yang sebelumnya sekitar tiga jam menjadi satu jam,” ungkap Basuki dalam keterangan resminya yang diterima Investor Daily, Kamis (31/12).

Percepatan pembangunan jalan tol tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas (Ratas) terkait percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Patimban pada 22 September 2020 lalu yang menginstruksikan Menteri PUPR untuk memastikan pembangunan tol yang menghubungkan Kertajati-Bandung ini selesai dan beroperasi akhir 2021 atau paling lambat 2022.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, pembangunan jalan Tol Akses menuju BIJB Kertajati yang terkoneksi dengan Tol Cipali akan dimulai dari KM 158+700. Konstruksi tol tersebut dibangun PT. Lintas Marga Sedaya terhitung sejak kontrak pekerjaan 28 September 2020 lalu dengan masa pelaksanaan 305 hari kalender. PT. Lintas Marga Sedaya merupakan pemegang konsesi dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) serta PT ACSET Indonusa Tbk. selaku kontraktor pelaksana dengan nilai proyek sebesar Rp 692 miliar.(Investor.id, 31/12/2020)

Analisis Kritis Proyek Liberalisasi Infrastuktur

Masalah yang dihadapi oleh dunia Islam, termasuk Indonesia dalam membangun infrastuktur adalah kesalahan mendasar yakni penerapan sistem ekonomi kapitalis yang merusak. Akibatnya, seluruh kekayaan negara yang dimilikinya, tidak mampu membangun infrastuktur yang dibutuhkan untuk kemaslahatan publik. Jangankan untuk membangun infrastuktur, untuk membiayai penyelenggaraan negara saja harus berutang. Itupun sudah ditambah dengan pendapatan melalui pajak yang presentasinya mencapai 80 persen. Ini karena kekayaan tersebut tidak masuk ke kas negara, tetapi masuk ke kantong swasta, baik domestik kaupun asing.

Negara hanya mendapatkan jatah 10%, itu pun kalau tidak dikemplang, seperti kasus PT. Freeport. Karena itu, pembangunan infrastuktur akhirnya diserahkan kepada para investor.

Inilah kondisi riil yang terjadi saat ini. Akibatnya, pengelolaan tersebut selalu mengedepankan aspek keuntungan, bukan pelayanan kepada masyarakat. Tingginya tarif jalan tol, tentu akan berdampak langsung kepada kenaikan harga barang komoditas yang akan ditanggung rakyat sebagai konsumen. Sebagaimana yang diungkapkan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), untuk kendaraan golongan V yakni truk tarif tol Jakarta-Surabaya yang harus dibayar mencapai sebesar Rp1,382 juta, dari yang sebelumnya Rp500 ribu. Padahal biaya untuk jalur darat itu berkontribusi 39 persen dari total logistik.

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang masif khususnya jalan tol yang selalu dibangga-banggakan oleh pemerintah untuk kepentingan siapa? Jika faktanya begitu, jelas bukan untuk kepentingan rakyat, namun hanya untuk kepentingan bisnis para pemilik modal.

Bisnis jalan merupakan bisnis yang sangat menggiurkan di tengah buruk dan terbatasnya akses jalan umum. Karena tidak dapat dipungkiri jalan merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, yang menjadi hajat hidup publik. Sehingga suatu saat, mau tidak mau masyarakat akan terpaksa menggunakan jalan tol berapapun harganya daripada terjebak macet parah, atau untuk mengefektifkan waktu tempuh perjalanan.

Dalam pandangan Islam setiap pembangunan sarana publik seperti jalan dilakukan dalam rangka melayani kemaslahatan publik. Negara berkewajiban menyediakan sarana jalan tersebut sesuai kebutuhan riil di tengah-tengah masyarakat dengan kualitas baik dan gratis.

Jalan tidak dipandang hanya sekadar untuk percepatan ekonomi sehingga daerah-daerah yang dinilai kurang ekonomis meski masyarakat sangat membutuhkan tidak diperhatikan. Namun sebagai sarana untuk memudahkan perpindahan orang dan barang dalam melaksanakan setiap aktivitasnya. Baik untuk kepentingan ekonomi, menuntut ilmu, silaturahmi, rekreasi, maupun hal-hal lain yang membuat semua aktivitas masyarakat berjalan lancar, aman dan nyaman.

Dengan penerapan Sistem Islam secara sempurna penyedian jalan dan infrastruktur lainnya dengan kualitas terbaik dan secara gratis merupakan sebuah keniscayaan bagi negara. Dengan pengelolaan harta negara dan milik umum dengan sistem ekonomi Islam semua itu dapat terwujud.

Wallahu’alam bishowab