[Opini] New Normal Atau Abnormalkah ?

Oleh: Edi Apriadi
(Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

MAJALENGKA – Sudah hampir dua bulan kurang lebih dampak pandemi covid-19 dirasakan masyarakat Majalengka, tidak sedikit berbagai kalangan masyarakat terhambat dalam menjalankan aktivitasnya, mengalami kerugian dalam usahanya, di PHK pekerjaan, bertambahnya pengangguran bahkan jumlah miskin baru. Hal tersebut memang tidak bisa dipungkiri namun disinilah pemerintah daerah harus berperan untuk masyarakat atau rakyatnya.

Berbagai peraturan sudah dan akan diterapkan oleh pemerintah daerah kabupaten majalengka. Mulai dari sosial distancing, pemberlakuan PSBB, dan kebijakan peraturan yang akan datang New Normal. 94 M anggaran yang telah dikeluarkan untuk penanganan covid-19 di kabupaten Majalengka, selama menjalani peraturan tersebut nominal yang begitu besar bila di bandingkan dengan kabupaten disekitarnya seperti Subang dan lainya.

Melihat keadaan hari ini, dengan bertambahnya statistic pasien positif seharusnya ini menjadi evaluasi pemerintah dalam penanganan covid-19. Agar pemerintah dapat menyelesaikan covid-19 lebih efektif dalam penggunaan anggaran tersebut. Hal yang tidak dapat dipungkiri banyak permasalahan yang muncul selama kebijakan peraturan diberlakukan, mulai dari bantuan dana bansos tidak merata, kecemburuan soasial PKL, BLT yang tidak tepat sasaran, dana jaringan pengamanan sosial dan penanganan danpak ekonomi covid-19 yang entah tidak diketahui transparansinya baik secara sistem atau secara teknis. Masih tercatat jelas pengurus gugus tugas covid-19 melantangkan di awak media terkait bantuan yang akan di salurkan ke masyarakat di bulan mei dan akan merafel dengan bulan April yang sebelumnya. namun nyatanya sampai saat ini masyarakat di akar rumput masih menunggu akan keberlangsungan bantuan tersebut. Belum lagi masalah ketidak tepat sasaran bantuan pemprov yang membuat pejabat RT/RW, desa atau kelurahan bingung dalam menyalurkannya diakibatkan tidak valid nya data yang tidak terupdate bahkan tidak sedikit orang yang mendapatkan bantuan itu orangnya sudah meninggal dan ada pula alamat penerima yang alamatnya 5 tahun sudah tidak di lingkungan tersebut lagi.

Sejak dari awal baik pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah cukup mengambang dalam mengambil acuan legitimasi hukum. Terlebih lagi jika yang dijadikan acuan kebijakan PSBB adalah undang-undang no 6 tahun 2018 karena hampir ada pasal yang di lupakan yakni BAB III HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 7 “Setiap Orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 8 “Setiap Orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama Karantina.

Terlebih lagi dengan munculnya Perppu yang sempat menjadi kontroversial, Didalam Pasal 27 ayat 1, perppu ini berbunyi:

Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan Negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan di bidang keuangan daerah, kebihjakan pembiayaan, kebijakan stabilitas system keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan merupakan kerugian Negara.

Didalam Pasal 27 ayat 2 juga berbunyi :

Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota secretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementrian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainya, yang berkaitan dengan pelaksanaan perppu ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sangat jelas pasal tersebut diduga memberikan kekebalan terhadap badan atau pejabat TUN, terlepas itu merugikan keuagan Negara atau tidak dengan berlandaskan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan perppu tersebut. Klausul tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum.

Perppu ini hanya secara terbatas mengatur bahwa pemerintah melaporkan penggunaan alokasi anggaran dalam melaksanakan kebijakan keuangan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan mengabaikan muatan terkait hukum keuangan. Tidak satupun klausul dalam perppu tersebut menyebutkan pengawasan dan pelaporan pertanggung jawaban.

Jangan sampai Perppu tersebut merasa membentengi atas kebijakan peraturan yang diaktualisasikan pemerintah daerah, jika hilangnya demokrasi itu diakibatkan dari oligarki kekuasaan maka tidak menutup kemungkinan rakyat menggunakan kedaulatannya. Dengan berbagai indikator tersebut  ada beberapa hal usul yang harus dilakukan pemerintah daerah majalengka:

1. Menurunkan dana jaringan pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi dari dana penanganan covid-19  94 M ke masyarakat yang berhak dan membutuhkan secara merata.

2. Memvalidasi data penerima bantuan pemprov dan melakukan verifikasi data penerima bantuan.

3. Menginformasikan transparansi dana penanganan covid-19 94 M melalui media agar akuntabilitas keuangan diketahui dan masyarakat dapat merasakan manfaat bantuan tersebut.

4. melakukan evaluasi kinerja gugus tugas covid-19 terlebih dalam mengambil kebijakan peraturan yang diperlakukan di kabupaten majalengka jangan sampai langkah kebijakan peraturan New Normal menjadi Abnormal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.