Pemerintah dan DPR Wajib Memberi Perhatian Lebih Pada Sektor Peternakan

oleh -0 views

Ditulis Oleh : Syeril Ibnu Anggoro

(Mahasiswa Prodi Peternakan Universitas Majalengka)

 

MAJALENGKA, korandesa.id – Peternakan merupakan sektor yang sangat menjanjikan jika digeluti secara serius serta didukung regulasi dari pemerintah yang pro terhadap peternak. Akan tetapi sampai sekarang indonesia belum mampu swasembada peternakan secara menyeluruh, padahal negara kita adalah negara agraris, ahli dan akademisi dibidang peternakan pun cukup banyak, kekayaan genetic lokal kita pun lebih dari cukup untuk menuju swasembada Peternakan. Tetapi hal tersebut belum mampu menjadikan indonesia menjadi negara yang berdaulat di sektor peternakan secara menyeluruh. Dimana ada pasal-pasal dalam UU Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2014 yang masih berbau Neo Liberal (pro pasar). Ini perlu direvisi lagi agar iklim usaha di sector peternakan lebih pro terhadap peternak. Selain itu pemerintah harus membentuk Kementerian Peternakan dan Kesehatan Hewan dimana orang yang mengisi jabatan mentri-nya beserta staf-stafnya adalah orang yang berkompeten di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Targertnya minimum 5 tahun harus sudah swasembada di bidang Peternakan. Dengan adanya Kementerian Peternakan dan Kesehatan Hewan menjadi lebih mudah dalam membuat suatu kebijakan yang pro terhadap peternak. Selanjutnya pemerinah wajib membentuk BUMN dibidang pembibitan ternak, baik itu ternak unggas maupun ruminansia untuk menghasilkan bibit yang unggul kemudian disebarluaskan keseluruh indonesia tanpa terkecuali agar peternak mendapatkan hasil yang maksimal. Ini menjadi hal yang sangat penting karena bibit merupakan salah satu factor utama penentu keberhasilan dalam beternak. Kemudian pemerintah juga wajib memberantas praktek monopoli serta praktek kartel, khususnya dibidang komoditas peternakan. Bila perlu revisi UU KPPU agar pelaku kartel dimasukan ke ranah kejahatan pidana, bukan hanya sekedar perdata. Karena efek dari praktek kartel adalah bisa men-distorsi perekonomian Nasional. Berakibat rakyat harus membayar dengan harga lebih mahal untuk membeli suatu produk. Kita tahu bahwa pada bulan juni 2019 tepatnya setelah Hari Raya Idul Fitri harga ayam ditingkat peternak anjlok hingga menyentuh angka Rp.5.000. Hal ini menyebabkan peternak merugi dan jalan yang dipilih oleh sebagian peternak adalah dengan melakukan aksi bagi-bagi ayam kepada masyarakat.

(Rick)