Rencana Ruko Alun-alun Akan Diisi Starbucks dan KFC Dinilai Lukai Hati Para PKL

oleh -518 views
Foto pedang kaki lima disamping SMAN 2 Majalengka.

Majalengka, korandesa.idKetua Forum Pedagang Kaki Lima (PKL) Majalengka Dadang Hermawan, buka suar terkait rencana pengisian ruko Alun-alun Majalengka.

Pasalnya, ruko tersebut menurut keterangan Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Majalengka, Idad Fadilah rencananya ruko-ruko tersebut nantinya akan diisi oleh kuliner-kuliner seperti Starbucks dan KFC.

Ketua PKL yang akrab disebut Dadang Behong itu mengatakan, jika rencana pemerintah akan melakukan langkah seperti itu, dia menganggap kebijakan tersebut akan melukai hati para PKL serta para pengusaha kuliner lokal.

“Kita tidak berbicara etnis, tapi ini soal perhatian pemerintah terhadap pedagang-pedagang kuliner di Majalengka,” ujar Dadang kepada wartawan, Kamis (11/2/2021).

Dadang juga menganggap pembangunan ruang publik di Majalengka saat ini hanya bersifat sporadis. Lantaran dampak pembangunan untuk para PKL tidak bisa dirasakan.

“Saya akan memperjuangkan para PKL untuk bisa berdagang kembali di Alun-alun Majalengka. Pembangunan ini harus bisa dinikmati oleh semua kalangan,” tegas Dadang.

Dadang meminta terkait persoalan ini pemerintah harus memberi solusi yang jelas, agar para PKL di Majalengka tidak seperti anak ayam yang kehilangan induknya.

“Kepedulian Pemda terhadap PKL harus diterjemahkan dengan anggaran yang memadai dan tepat sasaran jangan sampai mengambil kebijakan tapi ada yang dikorbankan,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan akibat dari revitalisasi sejumlah taman di Majalengka, menyebabkan sejumlah PKL tidak bisa kembali berdagang.

“Malah ada yang sampai saat ini masih menganggur karena tidak punya pekerjaan,” ujarnya.

Dadang berharap keberadaan PKL di Majalengka harus diakui oleh Pemerintah dan DPRD setempat, menurutnya eksekutif dan legislatif harus membuat Perda untuk para PKL agar ada perhatian khusus kepada para pedagang kali lima.

“Saya harap segala bentuk kebijakan yang akan berdampak kepada PKL kami ingin untuk dilibatkan pembahasannya, ajak kami bicara, jangan menganggap PKL itu sebagai ilalang liar bagi pemerintahan daerah serta dewan,” pungkas Dadang.

Laporan: Erick Disy Darmawan