Segitiga Rebana Membuka Lapangan Kerja, Untuk Siapa?

oleh -197 views

Oleh: Ika Mustaqiroh (Member Komunitas Revowriter)

Kawasan Rebana Metropolitan diproyeksikan menghadirkan 4,3 juta lapangan kerja. Termasuk dengan hadirnya Kertajati Industrial Estate Majalengka (KIEM). Kawasan Rebana Metropolitan mencakup tujuh daerah di Jabar yaitu Kabupaten Majalengka, Subang, Cirebon, Sumedang, Indramayu, Kuningan, serta Kota Cirebon ini diproyeksi menghadirkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 5 persen di 2030.

Wakil Gubernur, Uu Rizhanul Ulum, berpesan agar Sumber Daya Manusia (SDM) di kawasan Rebana untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri agar siap menghadapi persaingan global. Tidak hanya itu, dia berpesan agar kepala daerah yang ada di wilayah Rebana ini juga harus memperhatikan bagaimana tenaga kerja di sini bisa dipakai oleh perusahaan. “Jadi harus gayung bersambut. Perusahaan juga menyambut kehadiran karyawan lokal, masyarakat lokal juga harus mempersiapkan keahlian,” ujarnya.

“Rebana bukan hanya cerita, bukan hanya angan-angan, tapi sudah ada action (tindakan). Dibuktikan 400 hektare yang sudah dikuasai oleh KIEM untuk dibangun sebuah kawasan industri,” ujar Kang Uu. (radarcirebon.com, 201/12/2020)

Melihat proyeksi tadi, benarkah pembangunan segitiga rebana akan membuka lapangan pekerja baru? Ataukah justru dengan adanya pembangunan segitiga rebana menyebabkan banyak masyarakat kehilangan mata pencahariannya?

Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) telah menggusur pesawahan seluas 3.480 hektar, dan menggusur lebih dari ratusan hektar untuk kawasan industri penopang bandara. Data yang dihimpun dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka, jumlah penduduk Desa Sukamulya (1 dari 11 desa yang terdampak penggusuran) pada 2014 tercatat sebanyak 4.626 jiwa atau 1.231 kepala keluarga (KK). Sekitar 70 persen dari mereka menghidupi diri dengan bertani atau bercocok tanam.(inews.id, 02/04/2018)

Berdasarkan data tahun 2015, Majalengka menempati urutan ketiga sebagai penyumbang beras di Jawa Barat, setelah Karawang dan Indramayu. Dengan adanya pembangunan BIJB, Desa Sukamulya yang 600an hektar wilayahnya adalah persawahan, bakal kehilangan 15 persen. Sehingga sudah pasti, menganggu pasokan pangan.

Dibangunnya Pelabuhan Patimban tidak dipungkiri akan menghilangkan mata pencaharian nelayan yang terbiasa mencari ikan di pinggir laut dengan kapal kecil. Petani harus terpaksa melaut lebih jauh, pastinya memerlukan modal kapal besar dan modal perjalanan yang tidak sedikit. Belum lagi penggusuran tanah pertanian untuk pembangunan tol dan jalur kereta api cepat sebagai akses menuju pelabuhan dan bandara internasional tersebut.

Logikanya, proyek ini membuka lapangan pekerjaan baru dengan mematikan pekerjaan yang sudah ada. Jikapun akan ada lapangan kerja baru pasca dibangunnya kawasan Industri tersebut, dipastikan hanya diperuntukan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu bersaing dengan buruh asing atau kebutuhan industri. Bukan berdasarkan bagaimana agar seluruh masyarakat dari setiap level keterampilan bisa diserap.

Tidak heran, memang beginilah watak penguasa dalam sistem kapitalis yang membangun industri hanya untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi seraya membiarkan masyarakat bersaing memperebutkan lapangan kerja sesuai kebutuhan industri. Apalagi, mengingat trend investasi asing saat ini lebih menunjukan investasi padat modal, bukan padat karya.

Islam sebagai agama yang sempurna memiliki mekanisme yang sangat adil, berpijak pada sabda Rasulullah saw.: “Seorang Imam adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat); ia akan diminta pertanggungjawabannya atas urusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari dan Muslim).

Dalam bidang ekonomi kebijakan yang dilakukan sistem Islam yakni Daulah Khalifah adalah dengan meningkatkan dan mendatangkan investasi yang halal untuk dikembangkan di sektor real baik di bidang pertanian dan kehutanan, kelautan, dan tambang maupun meningkatkan volume perdagangan.

Di sektor pertanian, di samping intensifikasi juga dilakukan ekstensifikasi, yaitu menambah luas area yang akan ditanami dan diserahkan kepada rakyat. Karena itu, para petani yang tidak memiliki lahan atau modal dapat mengerjakan lahan yang diberi oleh pemerintah. Sebaliknya, pemerintah dapat mengambil tanah yang telah ditelantarkan selama tiga tahun oleh pemiliknya, seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw. ketika berada di Madinah. Alih-alih memberikan tanah kepada rakyat, penguasa saat ini malah menggusur tanah mata pencaharian masyarakat dengan memberikan kompensasi yang tidak berimbang, sehingga tidak membuat masyarakat lebih produktif.

Dalam sektor industri, Khalifah akan mengembangkan industri alat-alat (industri penghasil mesin) sehingga akan mendorong tumbuhnya industri-industri lain. Selama ini negara-negara Barat selalu berusaha menghalangi tumbuhnya industri alat-alat di negeri-negeri kaum Muslim agar negeri-negeri Muslim hanya menjadi pasar bagi produk mereka. Di sektor kelautan dan kehutanan serta pertambangan, Khalifah sebagai wakil umat akan mengelola sektor ini sebagai milik umum dan tidak akan menyerahkan pengelolaannya kepada swasta.

Selama ini ketiga sektor ini banyak diabaikan atau diserahkan kepada swasta sehingga belum optimal dalam menyerap tenaga kerja. Sebaliknya, negara tidak mentoleransi sedikitpun berkembangnya sektor non-real. Sebab, di samping diharamkan, sektor non-real dalam Islam juga menyebabkan beredarnya uang hanya di antara orang kaya saja serta tidak berhubungan dengan penyediaan lapangan kerja, bahkan sebaliknya, sangat menyebabkan perekonomian labil.

Dalam iklim Investasi dan usaha, Khalifah akan menciptakan iklim yang merangsang untuk membuka usaha melalui birokrasi yang sederhana dan penghapusan pajak serta melindungi industri dari persaingan yang tidak sehat. Adapun dalam kebijakan sosial yang berhubungan dengan pengangguran, Khalifah tidak mewajibkan wanita untuk bekerja.

Dalam Islam, fungsi utama wanita adalah sebagai ibu dan manajer rumah tangga (ummu wa rabbah al-bayt). Kondisi ini akan menghilangkan persaingan antara tenaga kerja wanita dan laki-laki. Dengan kebijakan ini wanita kembali pada pekerjaan utamanya. Sehingga lapangan pekerjaan sebagian besar akan diisi oleh laki-laki kecuali sektor pekerjaan yang memang harus diisi oleh wanita.

Dengan sistem Islam inilah akan menjamin ketersediaan lapangan kerja yang memadai bagi warga negaranya, khususnya bagi setiap rakyat yang wajib bekerja dan menafkahi keluarganya (laki-laki). Dengan berbagai mekanisme tersebut di atas, tersedia lapangan kerja yang sangat luas bagi setiap laki-laki penduduk Negara Khilafah untuk bisa menafkahi dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga, masyarakat tidak dihantui dengan minimnya lapangan pekerjaan akibat dampak diterapkannya neoliberalisme dalam mega proyek segitiga rebana ini. Wallahua’lam. (***)