Sikap Kenegarawanan Bupati Karna Diapresiasi Maruarar Sirait dan Guru Besar UPI

oleh -13 views

Majalengka, korandesa.id – Kasus yang menimpa putra buapti Majalengka Irfan Nur Alam ( INA ) telah menyita perhatian publik, berbagai tanggapan masyarakat terhadap persoalan tersebut terus bergulir selama proses hukum berjalan. Salah satunya datang dari tokoh nasional Maruarar Sirait salah satu politisi PDI Perjuangan.

Persoalan itu mendapatkan perhatian dari salah seorang tokoh nasional Maruarar Sirait dan Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia Prof. Cecep Darmawan.

Menurut Maruarar yang juga mantan anggota DPR RI tiga periode ini, kasus yang menimpa putera Bupati Majalengka H Karna Sobahi, tidak mudah dalam menghadapinya.Karena selain beliau seorang kepala daerah, publik figur, tokoh masyarakat, dan juga seorang ayah kandung. “Tentunya kondisi ini sangat dilematis bagi siapapun
orangnya. Namun sikap yang ditunjukan pak Karna patut diberikan apresiasi. Beliau telah menunjukan seorang negarawan yang tidak intervensi terhadap proses hukum, tapi membela anaknya kandungnya dengan cara yang benar namun tidak melanggar hukum,”tegas bang Ara diujung telpon selularnya.

Menurut Bang Ara sapaan Maruarar, inilah sikap seorang pemimpin daerah yang patut menjadi contoh bagi kepala daerah lainnya.”Jujur saya secara pribadi merasa prihatin atas kejadian ini, tapi saya menaruh hormat atas sikap dan tindakannya yang konsisten dalam menghormati proses hukum dari awal kasus mencuat, hingga akhir putusan hakim,”ungkap mantan anggota DPR RI tiga periode asal Dapilnya Majalengka-Sumedang-Subang ini.

Sementara itu dibagian lain, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof.Dr.Cecep Darmawan ,M.H. menuturkan, pihaknya tidak memiliki kewenangan dalam menyikapi subtansi dari hasil putusan sidang oleh majelis hakim. Akan tetapi hikmah dari peristiwa ini bahwasanya hukum itu memang harus ditegakan seadil-adilnya. “Siapapun yang bersalah,
baik itu anak bupati, anak pejabat dan warga negara lainnya tetap harus diproses oleh hukum, tanpa harus pandang bulu,” kata Ketua Harian Persatuan Guru Besar Jawa Barat ini, ketika dikonfirmasi via
ponselnya.

Dikatakan dia, rasa keadilan itu sifatnya subyektif, karena keputusan itu melihat dari fakta persidangan dan nurani seorang hakim dalam memutuskan keadilan.Namun bagi siapapun yang merasa tidak puas
atas putusan hakim ada saluran dan mekanisme yang harus ditempuh.”Kalau misal tidak puas
atas keputusan hakim bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi.Tidak puas juga bisa melakukan kasasi ke
Mahkamah Agung (MA).Tapi jika tidak ada gugatan baik dari pelapor maupun jaksa
penuntut umum, berarti kasus hukum itu sudah inkrah,”papar Kepala Pusat Kajian dan Pengembangan Kebijakan
Publik, Inovasi Pendidikan dan Pendidikan Kedamaian LPPM UPI Bandung ini.*(KD-02/JFA)