Solusi Efektif Tekan Lonjakan Covid-19

oleh -146 views

Ditulis oleh : Lilis Suryani ( Pegiat Literasi Kab. Majalengka, dan seorang Guru Paud di Lembaga Paud Al-Jabar)

Dibalik euforia program-program pemulihan ekonomi Jawa barat akibat dampak dari Pandemi. Serta promo-promo wisata yang terus digembar-gemborkan kepada masyarakat. Ternyata, justru menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap penambahan jumlah pasien yang terpapar virus covid-19. Betapa tidak, promo wisata tentu menarik minat masyarakat untuk pergi ke tempat wisata, apalagi sebelumnya masyarakat sudah merasa bosan tinggal di rumah akibat diberlakukan PSBB.

Tentu, ini dijadikan momen oleh masyarakat untuk berwisata. Hingga menimbulkan kerumunan di tempat wisata, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan, menambah parah kondisi yang terjadi. Walhasil, lonjakan kasus covid-19 tak terelakan lagi.

Dilansir PikiranRakyat-Indramayu.com dari situs Antara, lonjakan tersebut signifikan pada bulan November 2020 dibanding Oktober 2020.

“Jadi di November dari tanggal 12 saat ini memang terjadi lonjakan cukup signifikan. Menyebabkan harus dilakukan evaluasi terhadap ketersediaan kapasitas tempat tidur isolasi, khususnya di (Gedung) Kemuning. Kapasitas di Kemuning masih mencukupi untuk pelayanan saat ini,” kata Direktur Perencanaan, Organisasi dan Umum RSHS Bandung drg Muhammad Kamaruzzaman, Kamis.

Program AKB yang terus disosialisasikan seolah berbanding terbalik dengan promo wisata besar-besaran guna mendongkrak perekonomian Jabar melalui pariwisata. Walhasil, keselamatan rakyat pun terabaikan. Dan faktanya, lonjakan kasus covid-19 saat ini benar-benar terjadi. Lalu, siapa yang mesti bertanggungjawab. Bukankah seharusnya pemerintahlah yang wajib melindungi keselamatan rakyat. Miris, jika mengatasnamakan pemulihan ekonomi, namun keselamatan rakyat digadaikan.

Sungguh, inilah bentuk kedzaliman rezim yang nyata terjadi. Alih-alih melindungi rakyat dari paparan virus, penguasa justru mendorong rakyat untuk berwisata yang jelas-jelas rentan terkena paparan virus. Dengan melakukan disiplin ketat terhadap protokol kesehatan sekalipun.

Jika penguasa mau berfikir dengan jernih saja, terhadap persoalan yang terjadi saat ini. Dengan tidak di tunggangi berbagai kepentingan pribadi dan golongan. Serta mau mengadopsi hukum yang telah sang Khalik turunkan dan telah dibuktikan keberhasilannya oleh Nabi Muhammad Saw sebagai teladan bagi kita. Tentu, penguasa akan mendapati berbagai solusi yang tepat dan akurat.

Namun sayangnya sistem demokrasi kapitalis, tidak memberi ruang terhadap Syariat Islam untuk menata negara. Posisi syariat dikerdilkan, hanya untuk pribadi-pribadi saja atau dimasjid saja. Sedangkan untuk mengatur masyarakat umum, hingga kini penguasa lebih memilih hukum warisan penjajah. Seruan ulama untuk kembali pada Syariat belum sampai ke hati para penguasa.

Padahal, di dalam syariat Islam telah detail menjabarkan bagaimana mekanisme memutus rantai Pandemi. Mari berkaca pada satu-satunya model kepemimpinan yang serasi dengan tindakan pembasmian pandemi, berupa prinsip sahih dalam memutus rantai penularan pandemi. Mulai dari tindakan nonfarmasi (syar’i lockdown) hingga jaminan pelayanan kesehatan gratis berkualitas bagi siapa saja yang membutuhkan.

Tindakan pembasmian pun akan berjalan sinkron dan efektif di seluruh penjuru dunia. Kenapa harus seluruh dunia? Karena Hasil riset Pusat Pengendalian dan Pencegahan Amerika Serikat (Centers for Disease Control and Prevention/CDC) -berupa evaluasi kegagalan pelaksanaan intervensi atau tindakan nonfarmasi social distancing di sejumlah kota berukuran sedang di Amerika Serikat dan Eropa- menyimpulkan, “Intervensi harus dilakukan secara sinkron di seluruh dunia karena kasus impor baru dapat memicu wabah baru di wilayah tertentu”.

Adapun, Efektif artinya segera, dengan desain waktu paling lama 14 hari sesuai dengan satu periode terpanjang inkubasi SARS Cov-2. Efektivitas itu juga harus terukur dari angka kesakitan dan kematian yang akan ditekan hingga zero (nol) selama berlangsung tindakan pembasmian.

Tindakan tersebut hanya mungkin berlangsung di bawah kepemimpinan Islam yang terhimpun padanya sejumlah karakter sahih istimewa sebagai negara adidaya bervisi pembebas dan penyejahtera. Unsur pembentuknya berupa akidah Islam adalah asas yang tidak boleh dilepaskan pada kondisi apa pun, tidak terkecuali pada kondisi pandemi.

Sebagai pengemban risalah Islam, negara akan menuntut dunia berada dalam ikatan akidah Islam, bukan nasionalisme yang bathil dan keliru. Konsep kekuasaan sentralisasi dengan administrasi desentralisasi negara meniscayakan terwujudnya sinkronisasi berbagai tindakan nonfarmasi, khususnya penguncian (syar’i lockdown) di berbagai penjuru dunia.

Di saat yang sama, dukungan riil datang dari diterapkannya sistem ekonomi Islam berikut sistem politik Islam. Berupa kesiapan ekonomi dan kapasitas finansial yang memadai dari anggaran berbasis baitulmal yang bersifat mutlak. Juga kesiapan mental, fisik, dan psikis penguasa berikut aparat negara dan rakyatnya.

Demikian pula tenaga kesehatan seperti dokter dan tenaga medis, disiapkan melalui penerapan sistem pendidikan Islami. Riset serta teknologi terkini, pun dukungan logistik bagi pemenuhan hajat asasiyah publik. Semua kesiapan ini tidak saja memadai bagi rakyat negara Islam sendiri, namun juga rakyat negara lain yang membutuhkan.

Hasilnya, Insyaallah dengan ijin Allah SWT pembebasan pandemi di bawah negara yang berlandaskan pada Syariat Islam akan benar-benar faktual. Sehingga, tidak hanya cakupan wilayah provinsi seperti Jabar yang akan terselamatkan, namun juga nasional bahkan pembebasan Pandemi akan terjadi di seluruh dunia. Itulah aplikasi dari Islam rahmatanlil a’lamiin.

Wallahua’lam bishowab

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *