Adanya Pembangunan Pabrik Diduga Tak Berizin, Anggota DPRD Majalengka Angkat Bicara

oleh -96 views

KORANDESA.ID, MAJALENGKA,- Adanya Proyek pembangunan pabrik di Desa Gandawesi Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka yang diduga belum kantongi izin dan sempat dikeluhkan warga setempat, akhirnya menuai protes dari salah satu anggota DPRD Kabupaten Majalengka Deni Koharudin yang menyayangkan ketidak tahuan Dinas terkait perihal pembangunan Pabrik di desa Gandawesi tersebut.

Dalam pesan WhatsAppnya yang dikirim kepada wartawan beberapa hari lalu menyayangkan apa yang telah terjadi terkait pembangunan pabrik yang diduga belum kantongi ijin. “Sangat disayangkan apa yang telah terjadi di Majalengka terkait pembangunan pabrik diduga tak berizin. Kok, lebih dulu tahu wartawan dan LSM ketimbang dinas terkait yakni DPMPTSP !?. Sepertinya tidak ada kerjasama antara dinas dengan pihak Desa, Kecamatan maupun Pol PP sampai sampai tidak mengetahui adanya kegiatan pembangunan tower dan Pabrik”, ujar Deni dalam pesan tersebut.

Lebih lanjut dalam pesan WhatsApp nya Deni mengatakan, “yang saya tahu di Kabupaten kota lain sekecil apapun kegiatan yang ada di masyarakat mereka tahu, jangankan truck lalu lalang sampai mengotori jalan warga, pasir turun saja sudah ditanya. Ini truck yang begitu banyak lalulalang dan bikin kotor jalan di lingkungan warga, dan diduga belum mengantongi izin sampai tidak tahu. Makanya saya minta ke Dinas terkait untuk turun ke lapangan bersama komisi 1,” katanya.

Deni berjanji, kedepan dia bersama rekan rekannya di Komisi 1 akan mendorong pemerintah daerah agar bisa bersinergi dan bekerjasama untuk lebih intens mengawasi dan menertibkan perihal tersebut.

Sementara itu, untuk melengkapi kebenaran dugaan terkait kegiatan pembangunan pabrik yang belum mengantongi izin. Beberapa wartawan pada Selasa (26/04) lalu sempat mewawancarai dinas terkait perihal tersebut diatas.

Diakui Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Kabupaten Majalengka Akbar, dirinya belum mengetahui ada tidaknya izin yang masuk dari perusahaan yang dimaksud,karena baru menjabat beberapa bulan saja. “Saya belum tahu ada atau nggak nya terkait izin yang dimaksud karena saya baru beberapa bulan disini, jadi saya belum bisa pastikan hal itu”, kata Akbar.

“Yang jelas mengenai izin pembangunan pabrik harus di lengkapi dengan PBG. Dan itu ada sistem juga yang namanya SIMBG dan PBG itu yang di kelola oleh PUTR. Untuk proses perizinan yang pertama di tempuh adalah izin usahanya dulu yang harus dilengkapi, karena itu akan menjadi dasar.
PBG nya selama ini saya belum menerima berarti mereka belum mengantongi izin” yang pada intinya mereka harus mengantongi izin terlebih dahulu”, tegas Akbar.

Ditempat tepisah Kepala Bidang Tata Bangunan Dinas PUTR Mamat Surahmat, mengatakan, pabrik atau PT. Han Young yang ada di Desa Gandawesi tersebut belum ada masuk pengajuan pengurusan PBG ke kantornya. “Sampai saat ini yang saya tahu dari pihak mereka belum ada permohonan akan hal itu”, pungkas Mamat diruang kerjanya saat di konfirmasi sejumlah wartawan. (***)

No More Posts Available.

No more pages to load.