Demo Buruh di Majalengka Hasilkan Kesepakatan

oleh -23 views

Majalenka, Koran desa.id. Buruh dari berbagai persuhaan yang ada di Kabupaten Majalengka kembali melakukan aksi demo. Berdasarkan pantauan Koran desa.id Rabu tanggal 24 november 2021 ribuan massa buruh mendatangi Pemkab Majalengka yang ke tiga kalinnya.

Demontrasi kali ini membuat kemacetan sepanjang jalan Nasional Sumberjaya Kadipaten menuju Majalengka, terpantau dilapangan kemacetan tersebut akibat ribuan buruh menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat.

Pemerintah Kabupaten Majalengka akhirnya menyepakati buruh untuk mengusulkan kenaikan UMK kepada Gubernur Jawa Barat sebesar Rp 370.000 dari ambang batas atas yang diminta sebesar Rp 726.000 setelah melalui proses yang alot dan panjang disertai aksi demo yang mencapai ribuan masa, Rabu (24/11/2021).

Sejumlah buruh mengawali dengan melakukan aksi swiving ke beberapa pabrik yang tidak melakukan aksi demo diantara mereka melakukan pengrusakan pagar pabrik agar bisa masuk langsung meminta Buruh yang tengah bekerja untuk keluar mengikuti ajakan berdemo.

Video aksi pengrusakan pabrik dan aksi swiving inipun beredar luas di media sosial

Perwakilan pendemo diterima Wakil Bupati Majalengka Tarsono D Mardiana, Sekda Majalengka Eman Suherman, Kapolres Ajun Komisaris Polisi Edwin Affandi, Dandim 0617 Majalengka Let Kol Inf Andik Siswanto serta Kajari Eman Sulaeman dan Akademisi Dadang Dirno serta sejumlah pejabat lainnya di ruang rapat sekda.

Perwakilan buruh Asep Oding sedianya meminta pemerintah menaikan UMK sebesar Rp 726.000 di Tahun 2022 yang disebutnya ambang batas atas atau ambang batas bawah sebesar Rp 360.000. Dia menyebutnya bukan tawar menawar peraturan tapi menginginkan agar semua pihak, yakni buruh dan pengusaha tetap diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan, hal ini sekaligus menjaga kondusifitas Majalengka.

“Kami tidak ingin, keluar dari koridor yang ada.” ungkap Asep yang juga mengaku paham dengan situasi pandemi.

Buruh lainnya Sugiarto mengungkapkan, tahun lalu juga sudah terjadi pandemi namun upah tetap naik, maka menurutnya tidak wajar ketika upah tahun ini hanya naik Rp 18.000 hingga Rp 35.000. Kami berharap pemerintah Kabupaten Majalengka ambil bagian dan bersikap adil dalam membela buruh di Majalengka.

Sementara sejumlah buruh lainnya di tempat aksi demo mengaku datang ke Pendopo setelah diswiving karena sedianya akan terus bekerja. Merekapun tidak mempersoalakan upah yang diperolehnya karena pada dasarnya upah yang didapat setiap bulan lebih dari yang akan diperjuangkan buruh lain. Jumlah tersebut belum termasuk biaya kesehatan dengan standar kelas II.

“Kami dapat BPJS dari perusahaan standar kelas II, cuti ada hanya cuti hamil atau cuti nikah,” ungkapnya.

Wakil Bupati Majalengka Tarsono D Mardiana mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Majalengka tidak berwenang untuk menatapkan karena yang menetapkan UMK adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun demikian Pemkab Majalengka akan menyampaikan permohonan usulan tersebut kepada Pemprov.

Sekda Majalengka Eman Suherman mengatakan apa yang duperjuangkan pada buruh sudah beberapa kali dilakukan pembahasan melalui rapat dewan pengupahan juga rapat internal di Pemda Majalengka. Kini buruh dan pemerintah juga pengusaha sebaiknya menyamakan persepsi dan pandangan yang tidak bertabrakan dengan aturan.

“Dulu penetapan upah bisa ada peran Pemerintah Kabupaten, namun kini peran dipangkas setelah terbit UU Cipta Kerja. Laju pertumbuhan Ekonomi juga dihitung dari jumlah keluarga yang bekerja, dan ini juga mempengaruhi nilai upah buruh,” ungkap Eman.

Eman mengatakan jika UMK adalah jaring pengaman bagi para buruh dan pengusaha. Yang harus dilakukan oleh buruh adalah melakukan komunikasi dengan pengusaha tempat buruh bekera.

“Upah kerja yang sudah lebih dari setahun atau tiga tahun dengan kinerja bagus tentu itu yang harus diperjuangkan oleh buruh. Dengan begitu pekerja tenang dan pengusaha nyaman,” ungkap Eman.

Sedangkan Dadang Dirno dari Akademisi berpendapat, rapat dewan pengupahan telah selesai dilakukan. Apa yang dilakukan buruh datang ke berdemo lebih pada penyampaian aspirasi.

“Kontek yang sekarang adalah lebih pada aspirasi mengajukan kenaikan diangka Rp 350.000. Hanya ini formula belum ada. Jadi yang terbaik adalah buruh buat surat permohonan kenaikan upah sebesar itu.” ungkap Dadang.

Sedangkan Kapolres Majalengka AKBP Edwin Affandi menyampaikan dalam aksi demo agar tidak ada buruh yang terprovikasi hingga bersikap kurang baik, yakni terjadi perusakan pagar pabrik juga aksi swiving terhadap buruh lain yang tengah bekerja, karena tindakan tersebut adalah pelanggaran pidana, jika sudah terjadi pelanggran pida maka saya akan menindak tegas ungkap Edwin.

“Penyampaian aspirasi diperbolehkan namun jangan ada yang terprovokasi, tidak melakukan perusakan dan melakukan aksi swiving. Mereka yang melakukan demikian kena Pasal Pengrusakan.” ungkap Kapolres yang memegang bukti pengrusakan dan swiving yang dilakukan sejumlah buruh.

Aksi yang dilakukan oleh buruh juga telah melanggar protokol kesehatan yang dimasa pandemi sangat tidak diperkenankan. Dia mengaku akan mengevaluasi perkembangan Covid-19 pasca demo yang dilakukan buruh selama lima hari kedepan. Ketika muncul kasus maka pabrik segera ditutup sementara.

Menurutnya, buruh harus berpikir bijak bagaimana aspirasi bisa tersampaikan ke Pemprov tanpa harus bersikap anarkis , dalam penyampain aspirasi kedepan kegiatan harus lebih konsusif. KD