Kejaksaan Kembali Ungkap Dugaan Pembobolan Uang Sebesar 3,25 Milyar Di BUMD Milik Pemda Majalengka

oleh -477 views

MAJALENGKA, KORANDESA.ID –
Kejaksaan Negeri Majalengka lakukan penyidikan terhadap dugaan pembobolan keuangan milik Bank Perkereditan Rakyat (BPR) Sukahaji,  salah satu BUMD milik Pemda Majalengka, dengan kerugian negara mencapai Rp 3,25 milyar.

Menurut keterangan kepala Kejaksaan Negeri Majalengka Dede Sutisna melalui Kasi Intelijen Elan Jaelani serta  Kasie Pidsus Guntoro janjang Saptodie, Senin (22/3/2021) hinmgga saat ini pihaknya telah memintai keterangan 20 orang saksi atas kasus tersebut. 10 orang berasal dari internal BPR dan 10 orang berasal dari nasabah dan pihak lainnya.  “Kami menerima laporan pada akhir Tahun 2020, kemudian Januari 2021 kami melakukan penyelidikan dan awal Fenruari penyidikan dimulai setelah mengumpulkan bukti dan barang bukti, dari analisa tersebut terjadi kerugian negara sebeara Rp 3,25 lilyari sebelum diaudit.” ungkap Elan.

Menurutnya, kasus pembobolan keuangan  BPR milik Pemkab Majalengka ini diperkirakan terjadi sekitar ahir tahun 2017 hingga tahun 2020. Penyidik menemukan beberapa modus operandi penyimpangan dalam pemberian / penyaluran kredit oleh pengelola BPR antara lain, adanya  beberapa nasabah dengan hasil SLIK yang bermasalah namun tetap diloloskan oleh petugas BPR Majalengka, Cabang Sukahaji. Beberapa debitur dalam mengajukan pinjaman menggunakan agunan Akta Jual Beli (AJB) yang tidak benar, ada juga dengan modus nilai agunan yang dijaminkan tidak sebanding dengan nilai pengajuan kredit yang dicairkan, sehingga ketika kredit macet, kalaupun disita nilai yang dijaminkan tidak bisa memenuhi utang yang harus dibayarkannya.

Ada pula nasabah yang tercatat sebagai penerima kredit, namun kenyataannya nasabah tersebut  tidak pernah mengajukan kredit kepada BPR Majalengka cabang Sukahaji dan uangnya dinikmati oleh pihak lain.

Modus lainnya nasabah di iming-imingi oleh pihak ketiga (pencari nasabah/ bukan pegawai Bank BPR Majalengka Cabang Sukahaji)  kalau pengajuan kredit di BPR prosesnya sangat mudah, cepat dan  angsuran lunak yaitu hanya bermodalkan KTP saja sudah bisa mengajukan kredit.
“Pada pelaksanaan pinjaman yang dilakukan pemohon, pihak bank tidak melakukan survey kepada calon debitur sehingga terjadi kredit macet serta sejumlah modus-modus operandi lainnya yang masih digali oleht tim penyidik. “ papar Elan.

Elan dan Guntoro  menambahkan bahwa  pada kasus ini ada kelalaian dari managemen BPR dengan meloloskan pinjaman tersebut.
“Intinya pelaksanaan proses pemberian kredit oleh bank BUMD milik pemkab Majalengka ini dilakukan tanpa didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat , jujur, objektif dan professional, sesuai dengan Peraturan Bupati  Majalengka dan aturan anggaran dasar rumah tangga BPR Majalengka yang mengatur syarat-syarat pemberian kredit.” ungkap Elan.

Hal Ini merupakan perbuatan melawan hukum yg bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Disampaikan Elan dan Guntoro, dalam kasus ini, penyidik belum menetapkan tersangka karena masih dalam tahap penyidikan umum.
Dengan dilakukannya penyidikan terhadap BPR, hingga saat ini sudah ada dua dari 4 BUMD milik Pemda Majalengka yang tersandung tindak pidana korupsi setelah PDSMU dengan kerugian negera mencapai kurang lebih Rp 2 milyaran.
“Untuk dugaan korupsi di PDSMU yang disidik akhir tahun 2020 berkas perkara penyidikan hampir rampung setelah pihak penyidik telah menerima hasil audit perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan pembangunan ( BPKP ) Bandung dan permintaan keterangan ahli sedang berlangsung yang akan dilaksanakan pada minggu ini.” ungkapnya.***