Kesejahteraan untuk Kaum Ibu ? Fatamorgana RUU KIA

oleh -35 views
  •                  Oleh : Lia Asani (Ibu Rumah Tangga)

Dilansir dari cnnindonesia.com, Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) yang akan mengatur cuti melahirkan enam bulan akan disahkan jadi inisiatif DPR pada sidang Paripurna, Kamis (30/6).

Menurut Badan Legislatif (baleg), hal ini sudah disepakati, setidaknya oleh 7 fraksi di DPR yang mendukung RUU ini untuk disahkan. Mereka beralasan, bahwa negara lain seperti Taiwan atau Norwegia memiliki peraturan yang sama terkait cuti panjang hingga 1 tahun untuk ibu yang melahirkan.

Sebagai informasi, untuk cuti melahirkan, sebelumnya sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan nomor 13/2003, yang mana menjadi polemik bagi para pengusaha di sistem kapitalis, karena yang mereka inginkan tentunya keuntungan dan meminimalisir kerugian dalam bentuk apapun.

Mereka memprotes akan kerugian yang mungkin ditanggung perusahaan-perusahaan mereka. Karena bagi para pengusaha, RUU KIA ini dinilai akan mengganggu proses bisnis dan produksi. Untuk itu, menurut Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang ketenagakerjaan berpendapat, bahwa cuti hamil atau istirahat melahirkan tetap pada aturan semula atau UU Ketenagakerjaan.

Tentunya, jika RUU KIA disahkan, akan membuat pengusaha-pengusaha menjadi enggan merekrut pekerja perempuan kedalam perusahaan mereka, mempertimbangkan kerugian perusahaan akibat lamanya cuti melahirkan. Pada akhirnya, para pencari pekerja perempuan, khususnya kaum ibu, akan sulit mencari pekerjaan, bahkan disaat mereka menjadi tumpuan atau tulang punggung untuk keluarganya.

RUU KIA tak ubahnya seperti fatamorgana, terlihat layak diperjuangkan, namun sama sekali tidak ada kesejahteraan didalamnya. Seperti yang kita ketahui, didalam negara berkembang dengan sistem kapitalis, dimana kemiskinan lebih dominan dan menjamur dibanding yang kaya dan pendapatannya dibawah rata-rata. Akan sulit menerapkan aturan yang sama seperti negara maju, dimana capita income mereka diatas rata-rata atau lebih tinggi. Sehingga, tidak ada tuntutan bekerja untuk kaum perempuan. Sebaliknya, pengusaha yang lebih banyak membutuhkan SDM.

RUU KIA maupun RUU PKS keduanya digadang memiliki tujuan yang sama, yakni ‘melindungi kaum perempuan’. Namun pada faktanya, aturan itu dibuat dengan semangat emansipasi, kesetaraan gender, menumpas budaya patriarki, padahal selama ini tidak ada aturan yang benar-benar mampu melindungi maupun memuliakan perempuan selain aturan yang datang dari penciptanya, Allah SWT.
Karena pada dasarnya, keinginan dan kebutuhan setiap manusia itu berbeda, baik bagi sebagian manusia, belum tentu baik juga bagi sebagian lainnya, sejahtera untuk sebagian perempuan dan sengsara untuk sebagian perempuan lainnya. Itulah hukum atau aturan yang dibuat manusia, tidak akan ada yang sempurna dan pasti ada cacatnya.

Maka seyogyanya kita mengembalikan peraturan kepada Maha Pencipta, Maha Pengatur, yaitu Allah SWT.
Allah adalah ahkamul hakimin, sebaik-baiknya pemberi ketetapan hukum (QS. At-Tiin:8)
Sedang Allah sudah mengatur bagaimana hukum berpakaian untuk perempuan, aktifitasnya, hak dan kewajibannya. Bukan untuk menyamai laki-laki, melainkan untuk meraih ridha-Nya.

Aturan Islam sangat jelas, fitrah seorang perempuan adalah menjadi seorang ibu, mendidik anak-anaknya, menjaga harta suaminya, dimuliakan dan dilindungi didalam maupun diluar rumahnya. Hukum bekerja baginya adalah mubah (boleh), dengan catatan  tidak mengganggu apalagi menyalahi fitrahnya.

“Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban para ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf” (QS. Al-Baqarah:233)

Adalah peran negara untuk mengembalikan fungsi ibu, dengan menerapkan sistem syariat islam, dimana ibu bisa menjalankan estafet kehidupan sesuai fitrahnya dan benar-benar melindungi kaum perempuan dari fitnah dan kejahatan seksual dimanapun berada.

Karena semua itu bisa terwujud, hanya ketika aturan Allah diterapkan, hukum Islam ditegakkan dalam naungan syariah Khilafah. Tidak ada pengurus bayi terbaik selain ibunya, lalu adakah pembuat aturan terbaik selain tuhannya ? (***)

No More Posts Available.

No more pages to load.