Ketua DPC SPN Majalengka Prihatin Lihat Nilai UMK Di Majalengka Terendah Di Jawa Barat.

oleh -23 views

Majalengka, korandesa.id – Masih minimnya UMK ( Upah Minimum Kabupaten ) di Kabupaten Majalengka, telah banyak di keluhkan para buruh pabrik. Nilainya yang hanya Rp.2.009.000,- merupakan nilai terendah di Jawa Barat. Hal ini membuat prihatin ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Majalengka Joko Purnomo Wardaya. Menurutnya, minimnya nilai UMK di majalengka merupakan sebuah masalah bagi para buruh pabrik, pasalnya kehidupan layak seorang pekerja pabrik belum mencapai KHL. ” Kalau seperti itu, bagaimana dan kapan buruh di majalengka akan hidup sejahtera”, kata Joko Purnomo Wardaya saat Rakor SPN dengan DPD Jawa Barat, di sekertariat DPC SPN Majalengka, Desa Jatisura, Jatiwangi, pada Sabtu pagi (25/09/2021).

Lebih jauh Joko menyampaikan, pengupahan senilai Rp. 2.009.000, bagi buruh di majalengka masih jauh dari layak, sementara potensi yang ada di Majalengka sangat luar biasa, bahkan di gadang-gadang Majalengka akan menjadi kawasan industri terbesar ketiga di Indonesia. “Ini menjadi target bagi kami Serikat Pekerja Nasional (SPN) untuk terus mensupport Pemerintah Daerah agar lebih meningkatkan lagi UMK nya, terlebih majalengka saat ini bermotto kan Majalengka Raharja maka sudah menjadi harapan para buruh dan pekerja untuk bisa merasakan keraharjaan itu “, ujarnya.

“Saya minta kepada pihak terkait di Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk lebih memperhatikan kembali pengupahan para pekerja atau buruh pabrik di Majalengka”, pinta Joko

Joko mengatakan, kedepan DPC SPN Majalengka akan memberikan masukan – masukan bahkan akan mengajak para pihak terkait untuk proaktif terjun langsung melakukan pengkajian bagaimana mereka menetapkan standar pengupahan yang ada di kabupaten majalengka.

“Saya berharap pihak APINDO, DISNAKER serta Dewan Pengupahan, betul-betul mempunyai tujuan dan keinginan besar bersama dan sejahtera bersama,” tukas Ketua DPC SPN Majalengka.

Sementara itu, Ketua DPD SPN Jawa Barat Dadan Sudiana dalam sambutannya mengatakan, nilai UMK Kabupaten Majalengka menduduki peringkat ke 4 Paling Bawah di Jawa Barat. “Padahal Kabupaten Majalengka kedepannya akan menjadi kawasan industri yang sangat padat. Jadi jangan sampai investasi yang datang ke Majalengka hanya di nikmati oleh kalangan atas saja”, paparnya.

“Kami minta kepada Pemerintah Kabupaten majalengka agar lebih memperhatikan kembali kesejahteraan para buruh di majalengka, karena tujuan investasi adalah tujuan kesejahteraan masyarakat. Dan upah minimum itu jelas akan menjadi tolak ukur kesejahteraan pekerja di majalengka”, katanya.

“Saya berharap tahun 2022 Bupati Majalengka untuk lebih jeli, lebih berpihak kepada para pekerja dan buruh pabrik untuk memperhatikan Upah minimum Kabupaten agar buruh sejahtera, “pungkas Ketua DPD SPN Jawa Barat Dadan Sudiana mengakhiri perbincangannya.(***)

Laporan : Asep Trisno

No More Posts Available.

No more pages to load.