Maruarar Sirait Sambut Baik Keputusan President Jokowi Terkait Penundaan Pembahasan Draft RUU Cipta Kerja

oleh -44 views
Ilustrasi Foto Diambil dari Linimasa Facebook pribadi Maruarar Sirait

Majalengka,korandesa.id – Tokoh Nasional yang juga merupakan Mantan Anggota DPR RI tiga periodè Maruarar Sìrait sambut baik atas keputusan Presiden Jokowi tentang penundaan Pembahasan draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Menurutnya, Keputusan President tersebut menunjukkan bahwa Jokowi memang seorang pemimpin yang sangat demokratis.

“Dan ini adalah buktinya. Saya salut kepada Pak Presiden dan pimpinan buruh yang bisa menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan mufakat. Dan kalau pemimpin rukun, rakyat pun akan tenang,” demikian dikatakan Maruarar sirait, seperti yang dilansir media liputan6.com, pada Minggu (26/4/2020).

Menurut Ara, yang dikenal sebagai orang dekat Jokowi, ini adalah saat yang tepat bila semua pihak fokus dalam menangani dan melawan Covid-19 secara bersama-sama. Dan dalam menangani Covid-19 ini ada tiga hal harus menjadi perhatian serta fokus utama.

Pertama, adalah bagaimana realokasi anggaran untuk petugas medis, alat perlindunngan diri (APD) dan obat-obatan benar-benar dikawal sehingga peruntukkanya tepat.

Kedua, bantuan sosial seperti paket sembako juga harus dipastikan benar-benar tepat sasaran dan sebagaimana jumlah kemiskinan meningkat karena musibah ini sehingga harus dipastikan anggaran diarahkan untuk mencukupi kebutuhan rakyat.

Ketiga adalah soal peningkatan keamanan, sebab kini muncul kegelisahan di tengah masyarakat akibat tingkat kejahatan meningkat yang dipicu oleh kebutuhan ekonomi serta banyaknya narapidana yang dibebaskan.

“Tiga hal ini harus menjadi perhatian utama,” ungkap Ara, yang juga banyak mensupport berbagai komunitas untuk menangani Covid-19.

Terbuka dan Transparan

Terkait pasal-pasal yang menjadi perbincangan dalam RUU Omnibus Law sendiri, ada tiga hal juga yang menjadi perhatian Maruarar.

Pertama, proses ke depannya harus semakin terbuka dan transparan dengan melibatkan banyak elemen dan semua stakeholder.

Kedua, pasal-pasal yang ada dalam RUU harus memastikan berkeadilan sebagaimana napas dan nilai yang ada dalam Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu harus adil bagi semua lapisan masyarakat, baik pengusaha, kelas menengah atau kelas pekerja termasuk para buruh.

Ketiga, pasal-pasal juga harus pro-bisnis. Artinya tak boleh lagi ada izin-izin yang menghambat, termasuk harus bisa memangkas pungutan-pungutan liar bagi satu investasi.

Sebab selama ini salah satu persoalan utama di Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN seperti Vietnam dan Thailand adalah karena izin yang susah dan pungutan liar.

“Jadi RUU ini harus berkeadilan dan pro-bisnis,” pungkas bang Ara, Sapaan akrab Ketua Umum DPP Taruna Merah Putih Maruarar Sirait. (***)