Pemulihan Ekonomi Tercapai, Islam Solusinya

oleh -5 views

 

Oleh : Citra Salsabila (Pegiat Literasi)

Pembangunan infrakstruktur menjadi impian setiap wilayah. Tujuannya untuk mempermudah akses transportasi warganya dalam bertransaksi antar desa ataupun kecamatan. Inilah yang menjadi landasan dasar pemerintah provinsi Jawa Barat mempercepat pembangunan kawasan Rebana. Harapannya dapat memulihkan perekonomian warga sekitar.

Adapun cara yang ditempuh pemprov untuk menyukseskan pembangunan kawasan Rebana dengan menawarkan investasi kepada para pengusaha untuk menanamkan modalnya. Nampak ketika Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi salah satu panelis B20 Investment Forum pada Pitch Session 2 di Nusa Dua Bali. Beliau memaparkan rencananya mengembangkan 13 kota baru di kawasan Rebana, yang mencakup 8 kabupaten/kota. Serta ditopang Pelabuhan Patimban di Subang, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka, Tol Cipali, serta jalur kereta api. (Westjavatoday.com, 12/11/2022).

Pengembangan kawasan Rebana diduga membutuhkan dana yang besar. Karenanya, pemprov bekerja sama dengan investor untuk kebutuhannya. Apalagi kebutuhan investasi memang tak diragukan untuk membantu memulihkan perekonomian Indonesia, terutama Jawa Barat. Namun, benarkah ekonomi bisa pulih dengan bantuan investor? Atau semakin memperkukuh penjajahan atas bangsa ini? Dan akhirnya rakyat hanyalah gigit jari, pengusahalah yang diuntungkan.

*Penjajahan Gaya Baru*

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pentingnya investasi terhadap pemulihan ekonomi suatu negara. Tergambar pada semester I tahun 2022, investasi di Indonesia mencapai Rp 584,6 triliun. Sehingga, tujuan investasi itu penciptaan lapangan kerja dan menjaga kedaulatan negara.

Adapun keuntungan investor menanamkan modalnya di Indonesia karena faktor sumber daya alam. Memang benar, sumber daya alam begitu melimpah, mulai dari sumber daya minyak bumi, sumber daya hasil tambang, maupun sumber gas alamnya. Tak salah jika banyak investor di Indonesia.

Peran investor pun kian diperhitungkan, karena akan mempengaruhi beberapa hal. Pertama, menciptakan lapangan pekerjaan, sebab banyaknya bisnis yang bermunculan. Kedua, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Ketiga, perputaran ekonomi yang merata. Adanya Konsumsi rumah tangga, investasi swasta, serta transaksi ekspor-impor adalah tiga komponen yang saling berhubungan. Keempat, meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB). PDB yang naik akan mendukung upaya pembangunan dari pemerintah, dan pembangunan infrastruktur agar menarik investor.

Namun, akankah menyejahterakan rakyat secara keseluruhan? Ataukah semakin membuat renggang antara rakyat dengan penguasa?

Faktanya, keberadaan investor tak serta merta membuka lowongan pekerjaan, lalu langsung dapat memulihkan perekonomian. Pastinya perlu waktu untuk mengaplikasikannya. Karena kesejahteraan rakyat tidak timbul dari banyaknya investor, tetapi dari terpenuhinya kebutuhan dirinya. Inilah yang menjadi tanggung jawab penguasa, bukan dialihkan ke pihak lain.

Artinya, penguasa hanya sebatas regulator saja, bukan pelaksana tanggung jawab dalam hal pelayanan kepada rakyat. Kepribadian yang tercermin dari penguasa haruslah Islam, sehingga benar-benar melayani rakyat, bukan melayani kebutuhan investor (asing). Sebab, ketika masih bergantung pada investor dalam memulihkan ekonomi, maka hakikatnya belum bisa dikatakan negara yang mandiri.

Tak hanya itu, ketergantungan terhadap asing pun menjadikan wilayah tak berpegang teguh pada prinsip kesejahteraan rakyat, tetapi lebih tepatnya menyejahterakan pengusaha dan penguasa itu sendiri. Beginilah penjajahan gaya baru ala demokrasi-kapitalisme, investasi dijadikan alat tukar bekerja sama dengan pihak asing. Seolah tak bisa dilepaskan dari cengkraman Barat.

Walhasil, penguasa disibukkan mencari investor untuk menyelesaikan proyek demi proyek kawasan Rebana. Padahal tanpa disadari, asing ingin menguasai dan mengeksploitasi sumber daya alam di negara-negara berkembang (miskin). Walaupun hanya diiming-imingi lapangan kerja dengan gaji murah.

Disinilah letak ketidakadilan dalam pengurusan rakyat. Pemulihan ekonomi seharusnya berfokus pada peningkatan kinerja sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya alam yang maksimal yang dilakukan pemerintah. Dimana bisa bekerja sama dengan para pakar ekonom untuk meningkatkan roda perekonomian.

*Islamlah Solusinya*

Pemulihan ekonomi yang maksimal akan terwujud dengan penerapan aturan yang sempurna. Aturan yang dapat membatasi gerak penguasa, namun tidak menyalahi tanggung jawabnya. Aturan inilah yang berasal dari Allah Swt. dalam bentuk yang komprehensif dan paripurna.

Ya, itulah aturan Islam. Islam akan merinci hak-hak rakyat yang harus dipenuhi. Dan yang wajib memenuhi kebutuhan rakyatnya adalah penguasa (Negara). Sebab, penguasa memiliki fungsi sebagai pelayan rakyat, bukan regulator.

Dalam rangka memulihkan perekonomian, Islam mengatur bagaimana konsep kepemilikan. Penguasa akan mengatur seluruhnya agar sesuai dengan porsinya, tidak boleh dibatasi ataupun dikurangi. Makanya, penguasa bisa mengelola harta milik umum berupa barang tambang, laut, hutan untuk dipergunakan hasilnya kepada rakyat.

Penguasa tidak boleh menggunakan prinsip untung rugi atau beban, melainkan prinsip “rakyat adalah amanah” yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Akhirnya, seluruh hak rakyat akan terpenuhi secara individual bukan kolektif.
Wallahu’alam bishshawab. (***)

No More Posts Available.

No more pages to load.