Prinsip Pembangunan Hijau

oleh -14 views

Oleh :

Siti Susanti, S.Pd.,
(pengelola majlis zikir As-Sakinah)

Perubahan iklim (climate change) adalah ancaman nyata yang dihadapi saat ini, yang sama bahayanya dengan ancaman covid-19. Penyebabnya adalah kerusakan bumi akibat penggundulan hutan, limbah, polusi, dsb.

Di negeri kita ini saja, sejak merdeka tahun 1945, telah kehilangan hutan alam lebih dari 23 juta hektare atau setara dengan 75 kali luas Provinsi Yogyakarta. (Pos Kota, 2020)

Upaya yang dianggap sebagai solusi masalah tersebut di atas adalah infrastruktur hijau.

Provinsi Jawa Barat masuk dalam provinsi prioritas program infrastruktur hijau yang disebut sebagai Green Infrastructure Initiative (GII). Program ini merupakan hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dengan lembaga ahli Jerman.

Program yang diajukan adalah pengelolaan limbah domestik di Citarum dan air minum/sanitasi di Jabar Selatan. Sementara untuk transportasi, Jabar mengajukan LRT dan BRT Metropolitan Bandung, sedangkan untuk limbah padat mengusulkan penanganan persampahan kawasan Metropolitan Rebana. (Tagar.id, 29/10/2021)

Upaya penyelamatan bumi adalah hal yang positif, bahkan selayaknya kita termasuk yang berperan aktif di dalamnya.

Hanya saja jangan sampai yang menjadi landasan adalah pertimbangan kapitalistik, yang biasanya bermuara pada perolehan keuntungan finansial semata, bagi para korporasi.

Selain itu, skema pembiayaan berupa utang meski bersubsidi (berbunga kecil), tentu akan menambah beban rakyat di kemudian hari. Sebab, utang negara nantinya akan dilunasi APBN, sementara sumber utama dari APBN adalah pajak dari rakyat. Pinjaman dari negara asing juga dapat membuka potensi keterlibatan asing terhadap kebijakan di dalam negeri.

Jika dicermati, yang menjadi akar kerusakan bumi adalah industrialisasi dalam bingkai sistem kapitalistik, dimana keserakahan menyebabkan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran tanpa memerdulikan kelestariannya.

Oleh sebab itu, diperlukan solusi alternatif, yang dapat memberi rahmat(kebaikan) bagi alam semesta.

Islam, sejak awal kehadirannya bertujuan memberi rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana firmanNya dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, “Dan tiadalah Kami mengutus engkau (Muhammad) , melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”

Hal ini mewujud secara nyata dalam seperangkat syariahnya terkait pelestarian alam, di antaranya prinsip-prinsip berikut:

Pertama, berbagai pembangunan dilandasi iman. Dimensi keimanan akan senantiasa diperhatikan dalam melakukan pembangunan. Sehingga penduduk yang ada di dalamnya senantiasa terjaga keimanannya saat melihat maupun menikmati berbagai fasilitas pembangunan.

Kedua, individu diperintahkan untuk memerhatikan kebersihan dan menjaga lingkungan.

Ketiga, larangan membuat kerusakan di muka bumi, sebagaimana firmanNya:
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya” (QS Al-A’raf: 56).

Keempat, pengaturan kepemilikan yang terdiri dari milik pribadi, milik umum, dan milik negara. Kebijakan yang dikeluarkan tidak boleh melanggar pengaturan kepemilikan ini.

Contohnya hutan sebagai milik umum, tidak boleh dikuasakan kepada individu/swasta. Masyarakat boleh mengambil dan memanfaatkan sebatas kebutuhan mereka, tidak mengeksplorasi sesuka hati.

Kelima, melakukan pembangunan infrastruktur berdasarkan topografi dan karakter alam, didahului pengkajian. Sehingga, kekayaan alam dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat bukan kepentingan pengusaha.

Keenam, penanggung jawab urusan masyarakat adalah negara, sebagaimana hadits Nabi SAW:
” Imam (pemimpin negara) adalah ra’in (pengurus urusan masyarakat) dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusannya. ”

Berdasarkan ini, pengelolaan urusan masyarakat termasuk pengurusan alam merupakan tanggung jawab negara Negara akan membangun kebijakan-kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip di atas, dan menetapkan sanksi jika terjadi pelanggaran.

Ketujuh, sumber keuangan negara berbasis baitul mal, berasal dari pos pengelolaan milik umum, pos milik negara, dan pos zakat.

Sehingga, keuangan negara akan gemuk dan mampu melakukan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan rakyat, tanpa tergantung pada dana asing.(***)

No More Posts Available.

No more pages to load.