Putusan PN MajalengkaTerkait Gugatan Pembatalan Akta Lahir Anak Dianggap Aneh Oleh Pengacara Tergugat

oleh -11 views

Majalengka, korandesa.id – Majlis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka memutuskan perkara gugatan pembatalan akta kelahiran yang diajukan oleh seorang  ibu, Sri Mulyani warga Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka terhadap anaknya   Ika Wartika atau Auw Gien Nio yang rumahnya berdampingan adalah ranah pengadilan Tata Usaha Negara. Amar putusan tersebut di bacakan saat sidang Putusan, pada Senin (13/9/2021).

Namun pada poin lainnya hakim juga mengabulkan gugatan dari penggugat.  Hanya tidak terdengar adanya kalimat yang menyebutkan bahwa Catatan Sipil Kabupaten Majalengka yang menerbitkan akta kelahiran berdasarkan Putusan Pengadilan, harus membatalkan akta kelahiran tergugat Ika Wartika.

Pada amar putusan tersebut, majelis hakim menyatakan, “Menimbang bahwa terhadap petitum angka 8 dan 9 dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mencoret akta lahir No 41/SAL.1958 tertanggal 5 Maret 1983 atas nama Ika Wartika terlebih dahulu harus ada putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dinana pembatalan terhadap suatu akta kelahiran ( beschikking ) adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya. Sehingga bersaasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 8 dan 9 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak.”
“Menimbang bahwa oleh karena tergugat dan turut tergugat merupakan pihak dalam perkara ini maka pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini wajib tunduk dan patuh sesuai dengan isi putusan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 10 beralasan hukum untuk dikabulkan.”

Kuasa Hukum tergugat Cahyadi,  Wahyu Harmoko dan Asep Suangsa, saat diminta tanggapannya terkait putusan hakim tersebut mengatakan merasa aneh dengan putusan majelis hakim yang telah di bacakqn di persidangan. Ia menyebutkan bahwa sejak awal pihaknya telah mengajukan esksepsi yang menyebutkan  pembatalan akta kelahiran adalah ranah Tata Usaha Negara bukan ranah perdata di Pengadilan Negeri yang telah menerbitkan keputusan pembuatan akta bagi kliennya Ika Wartika.
Namun eksepsinya saat itu ditolak Majlis Hakim dan persidanganpun akhirnya dilanjutkan hinngga berbulan-bulan dan beberapa kali persidangan. Diakhir persidangan Hakim memutuskan perkara yang ditanganinya adalah ranah PTUN.
“Ini kami pandang bertentangan antara putusan sela dengan keputusan akhir. Putusan sela ditolak tapi pususan akhir mengatakan  ini ranah TUN seperti yang pernah kami sampaikan di awal persidangan,” ungkap Cahyadi.

“Berkaitan bukti akta wasiat dan akta waris yang telah dibuat oleh tergugat juga suami tergugat  Andi Kurnaedi yang menggunakan akta kelahiran Ika Wartika sebagai anaknya dan berhak atas penerima waris juga nampaknya tidak menjadi pertimbangan hakim. Demikian juga dengan surat akta otentik dari Kajati dan Bupati yang menyebut nama Auw Gien Nio atau Ika Wartika tidak menjadi pertimbangan”, jelas Cahyadi yang didampingi Wahyu Harmoko san Asep Suangsa.

Ketika ditanya tentang sikapnya terhadap keputusan Hakim, Cahyadi dan Wahyu serta Asep pihaknya masih menunggu salinan putusan dari PN Majalengka, serta akan melakukan komunikasi dengan dengan kliennya terlebih dulu. Apakah akan melakukan upaya banding atau tidak.
“Kami masih akan melakukan komunikasi dengan klien kami. Memberikan penjelasan menyangkut putusan hakim. Masih ada waktu apakah banding atau menerima putusan tersebut,” tuturnya.

Sementara itu kuasan hukum penggugat Mohamad Asep Rahman seusai pessidangan mengatakan bersyukur atas putusan Hakim yang dianggapnya telah memenangkan gugatannya.
“Yaa Alhamdulillah,” katanya kepada sejumlah wartawan. (***)

Laporan : Asep Trisno

No More Posts Available.

No more pages to load.