Solusi Hakiki Mewujudkan Ketahanan Pangan

oleh -25 views

Oleh: N. Vera Khairunnisa

Adakah kita tahu bahwa di saat perut kita kenyang, ada sebagian saudara kita yang kelaparan. Adakah kita sadar bahwa tatkala di rumah melimpah makanan, namun ada sebagian dari tetangga kita yang seliter beras pun tak ada dalam genggaman.

Bukan karena mereka malas bekerja, namun keadaan telah membuat mereka kesulitan walau hanya memenuhi kebutuhan pangan. Terlebih di masa pandemi seperti hari ini, kesulitan demi kesulitan hidup menyapa hampir semua kalangan.

Di tengah situasi itu, gubernur Jawa Barat mengatakan, Pemda Provinsi Jabar terus berupaya meningkatkan indeks ketahanan pangan melalui kemandirian pangan masyarakat.

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. (wikipedia .org)

“Kita sedang terus meningkatkan indeks itu. Yang mana sebenarnya tanah Jabar itu sangat subur,” katanya seusai meresmikan Program Bersama Gerakan Pangan Mandiri via konferensi video dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa, 24 Agustus 2021.

Oleh karena itu, ia menyambut baik gerakan yang diinisiasi oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Jabar tersebut. Program Bersama Gerakan Pangan Mandiri bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan sekecil apapun pekarangan rumah. (beritakbb.pikiran-rakyat .com, 25/08/21)

Sekilas, program tersebut memang baik dan menarik. Membayangkan semua rakyat, tak peduli statusnya apa, mereka berlomba-lomba menanam di pekarangan mereka. Bahkan jika tak punya pekarangan, mereka menanam di ember-ember yang mereka punya.

Hanya saja, akankah program tersebut benar-benar mampu menyelesaikan problem ketahanan pangan? Akankah mampu menghapus setiap jiwa yang kelaparan?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, ada baiknya kita mencari tahu terlebih dahulu, apa yang menyebabkan sebagian masyarakat di sekitar kita merasakan kelaparan dan kekurangan makanan? Apakah memang karena ketiadaan stok makanan? Ataukah karena ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses makanan?

Karena untuk mewujudkan ketahanan pangan, ada tiga pilar penting yang harus diperhatikan, berikut menurut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dalam Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. 13 No. 1 Juli 2012:

Pilar Ketersediaan

Ketersediaan yang dimaksud adalah ketersediaan fisik pangan di seluruh wilayah Indonesia yang diperoleh baik itu dari hasil produksi domestik, impor, atau perdagangan, maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, atau tingkat masyarakat.

Pilar Aksesbilitas

Akses yang dimaksud adalah kemampuan seluruh rumah tangga di Indonesia untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman, dan bantuan pangan maupun kombinasi diantara kelimanya. Ketersediaan pangan di suatu daerah mungkin saja mencukupi, tapi hal ini tidak menjamin seluruh rumah tangga mendapatkan akses pangan yang memadai dan beragam.

Pilar Konsumsi atau Pemanfaatan Pangan

Pada pilar ini yang dimaksud adalah penggunaan pangan oleh seluruh rumah tangga dan kemampuan masing-masing individu untuk mengkonsumsi pangan dan menyerap zat gizi.

Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyiapan makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi kebersihan, distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai kebutuhan masing-masing individu (pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dan lain-lain), dan status kesehatan masing-masing anggota rumah tangga. (tirto .id, 13/04/21)

Lantas, bagaimana kondisi ketersediaan makanan di Jawa Barat? Apakah mengalami kendala dalam hal produksi dan distribusi? Bagaimana pula kemampuan masyarakat dalam mengakses makanan?

Jika mengalami kendala dalam hal produksi, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mengingat sebagaimana yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat sendiri bahwa tanah Jabar merupakan tanah yang subur.

Apakah mungkin karena ada faktor yang mempengaruhi, misal karena para petani kesulitan mendapatkan bibit dan pupuk yang berkualitas, atau karena lahan yang mengalami penyempitan karena adanya alih fungsi lahan.

Jika mengalami kendala dalam hal kemampuan mengakses makanan, mengapa bisa terjadi? Apakah karena faktor kemiskinan? Sebagaimana yang dinyatakan PBB bahwa penyebab kelaparan dan malgizi sering kali bukan disebabkan oleh kelangkaan bahan pangan namun ketidakmampuan mengakses bahan pangan karena kemiskinan.

Semua problem tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan yang dibuat penguasa. Merekalah yang memiliki andil untuk menyelesaikan problem ketahanan pangan dalam sebuah negara.

Namun nyatanya, dalam sistem hari ini, pemegang kekuasaan malah kadang mengembalikan permasalahan kepada rakyat. Mereka diminta untuk menanam di pekarangan rumah sendiri, jika tak punya, maka bisa memanfaatkan ember atau apapun.

Tentu ini bukanlah solusi tuntas, mengingat tidak mungkin semua kebutuhan pangan bisa diproduksi sendiri, lebih-lebih bagi mereka yang memiliki keterbatasan lahan. Boleh saja rakyat berlomba dalam menanam, namun bukan sebagai solusi untuk kemandirian pangan, melainkan sebagai aktifitas mengisi waktu luang.

Sementara solusi untuk ketahanan pangan itu sendiri, haruslah diselesaikan oleh negara, misalnya meningkatkan produksi lahan pertanian, dengan memberikan dukungan penuh pada para petani.

Kemudian ketika stok pangan tersedia, memberikan kemudahan bagi rakyat dalam mengaksesnya. Jika harus dibeli, maka diberikan harga yang sangat terjangkau. Jika ada rakyat yang tidak mampu membeli, maka negara wajib memberikan santunan.

Namun sepertinya, agak sulit hari ini mewujudkan hal tersebut, sebab terbentur oleh prinsip sistem kapitalisme yang begitu kuat mempengaruhi tata kelola negara. Sistem ekonomi inilah yang justru menyebabkan para petani senantiasa kesulitan. Rakyat pun seolah tidak memiliki cara lain untuk mengakses makanan, selain harus dengan membeli.

Maka, ada baiknya kita melirik sebuah sistem yang terbukti mampu mewujudkan ketahanan pangan, baik negara, masyarakat, keluarga bahkan sampai tingkat perorangan. Itulah sistem Islam, sistem yang dibuat oleh Allah Swt, Zat Yang Maha Tahu apa yang terbaik untuk hamba-Nya.

Solusi Islam Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan

Kemampuan sistem Islam dalam menjamin ketahanan pangan berlaku di setiap kondisi, baik ketika tidak ada wabah maupun ada wabah, bahkan pasca terjadinya wabah. Sebab, Islam memiliki prinsip utama pengelolaan pangan pertanian yang wajib dijalankan oleh negara.

Prinsip pertama, menjadikan negara sebagai penanggung jawab utama dalam mengatur hajat pangan rakyat. Rasulullah Saw. menegaskan fungsi utama pemerintah adalah pelayan dan pelindung rakyat. “Imam (pemimpin) raa’in (pengurus hajat hidup rakyat) dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Perusahaan swasta hanya diposisikan sebagai bagian rakyat yang memiliki hak membangun usaha pertanian, tidak boleh mengambil alih kewenangan pemerintah menguasai sektor pangan. Tidak seperti saat ini, di mana konon lebih dari 90% stok pangan berada dalam kendali perusahaan.

Prinsip kedua adalah pengaturan sektor pangan pertanian wajib dijalankan berdasarkan sistem ekonomi Islam semata. Sekalipun ranah pertanian termasuk bagian kepemilikan individu, namun berbeda dengan konsep kebebasan memiliki dalam kapitalisme, di mana perusahaan bebas menguasai lahan dengan mengabaikan status kepemilikannya.

Selanjutnya, Islam pun memiliki kebijakan strategis untuk menjamin pemenuhan pangan, yang mampu mewujudkan tiga pilar utama ketahanan pangan, di antaranya yaitu sebagai berikut:

1- Menjaga kecukupan stok pangan dengan memacu produktivitas pertanian.

Dengan memaksimalkan produksi lahan pertanian, baik lahan milik petani maupun negara, dan menghentikan alih fungsi lahan. Negara akan men-support para petani dengan berbagai subsidi yang dibutuhkan, berupa modal, saprotan, atau teknologi pendukung. Berbagai subsidi dalam negara berbasis kebutuhan petani, diberikan secara murah bahkan gratis, tanpa riba atau bunga.

2- Menjaga rantai pasokan pangan.

Negara menjamin sistem logistik pangan berjalan dengan baik dan maksimal. Distribusi bahan pangan dari sentra produksi hingga ke konsumen akan dipastikan terlaksana. Semua infrastruktur dan sarana pendukung disediakan sepenuhnya oleh negara, baik moda transportasi, infrastruktur jalan, jembatan, gudang-gudang pangan, dll.

Sistem logistik ini tentu jauh lebih mudah karena dalam negara Islam tidak ada sekat otonomi daerah. Semua berjalan dalam satu kepemimpinan dan pengaturan.

Bahkan, negara pun akan mendistribusikan pangan secara langsung ke daerah yang sedang lockdown, sebagai solusi ketahanan pangan di masa wabah seperti hari ini. Penguasa akan mengirimkan bahan pangan sampai ke seluruh rumah rakyatnya yang sedang dikarantina, tanpa mengharuskan mereka keluar dari daerahnya.

Khalifah Umar bin Khaththab ketika menghadapi krisis, membangun pos-pos penyedia pangan di berbagai tempat, bahkan mengantarkan makanan ke setiap rumah.

3- Mengatur konsumsi masyarakat agar makan makanan halal dan thayyib.

Negara akan mendidik rakyatnya untuk memiliki gaya hidup yang benar. Melarang berlebih-lebihan dan membuang-buang makanan, sebab Rasulullah Saw. mengajarkan makan secukupnya dan berhenti sebelum kenyang. (muslimahnews. id)

Semua kebijakan tersebut sangat mungkin direalisasikan, jika Islam dijadikan sebagai peroman dalam mengatur kehidupan. Allah Swt. berfirman yang artinya:

“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS Al A’raf: 96).(***)

No More Posts Available.

No more pages to load.