Solusi Nyata Untuk Polemik Angkutan Umum 

oleh -23 views

Oleh : Lilis Suryani (Pegiat Literasi)

Selama manusia eksis di dunia ini, transportasi menjadi hal yang pasti ada. Karena manusia pasti berpindah dan bergerak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itulah transportasi menjadi bagian dari hak dasar manusia yang harus dipenuhi karena terkait langsung dengan upaya pemenuhan hajat hidup manusia itu sendiri.
Di zaman modern seperti saat ini terutama di negara maju, mode transportasi sudah beragam bentuknya. Ada yang super canggih dengan kecepatan yang mengagumkan. Ada juga yang mewah dan megah dengan harga tiket yang fantastis. 
Ironisnya, di tengah kemajuan mode transportasi modern yang tengah melaju pesat. Di tanah air, khususnya Jawa Barat justru mode transportasi publik tengah meregang nyawa. Khususnya mode transportasi berjenis angkutan umum hingga mengakibatkan polemik yang berkepanjangan.

“Kondisi angkutan umum itu hanya dua pilihan, yakni mati dan terpuruk, lalu kedua menjalankan perusahaannya tanpa memenuhi perizinan yang sesuai dengan perundang-undangan,” ucap Sekretaris Organda Jawa Barat, Irfan Nurmufidin ( Pikiranrakyat.com).


Hal ini disebabkan karena ketidamampuan pihak pengusaha angkutan umum dalam meremajakan kendaraannya. Selain itu, terbentur juga dengan aturan pemerintah berkaitan dengan ambang batas usia kendaraan yang beroperasi. Bak makan buah simalakama, para pengusaha angkutan umum ini sulit menentukan pilihan. Untuk meremajakan kendaraan butuh modal, sedangkan modal sudah tidak ada yang mau mencover. Jika nekat beroperasi dengan kendaraan lama maka harus siap berurusan dengan pihak yang berwajib karena telah melanggar aturan yang ada.


Kasus-kasus semacam ini, sebenarnya menjadi hal yang wajar terjadi di sebuah negeri yang berlandaskan pada asas sekulerisme. Dimana negara berikut tata aturannya tidak bersumber dari pemahaman agama. Karena menurut sekulerisme agama tidak boleh hadir dalam urusan perpolitikan.


Inilah sebenarnya yang menjadi akar masalah keterpurukan negeri ini, termasuk di dalamnya masalah transportasi. Tata aturan yang berlaku dibuat berdasarkan ide dan pemahaman manusia yang terbatas, sehingga tidak bisa menyentuh akar permasalahan. Bahkan cenderung menimbulkan masalah baru.


Seperti pada kasus bangkrutnya para pengusaha angkutan umum yang notabene angkutan umum tersebut identik dengan alat transportasi rakyat kecil. Maka, hal ini tentu berpengaruh terhadap masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya menjadi sopir, juga yang menggunakan jasa angkutan umum ini yang mesti beralih pada mode transportasi modern yang lebih mahal. Lantas dimana peran negara yang mestinya hadir dalam menjamin hak dasar warga negara termasuk di dalamnya pelayanan mode transportasi, sebagaimana yang telah diamananatkan dalam undang-undang.


Jika kita berkaca pada sejarah peradaban Islam maka, akan banyak pelajaran yang bisa di dapatkan. Bagaimana Pemimpin umat Islam yang mempunyai sebutan Khalifah menyadari betul pentingnya transportasi bagi masyarakat.


Berpijak pada kaidah syarat yang menyebutkan , “Mâ lâ yatim al-wâjib illâ bihi fahuwa wâjib (Suatu kewajiban yang tidak bisa terlaksana dengan baik karena sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya menjadi wajib).


Begitupun dengan transportasi, masyarakat tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya jika transportasinya tidak memadai. Maka berbekal spirit kewajiban inilah, di dalam buku The Great Leader of Umar bin al-Khaththab, halaman 314 – 316, diceritakan bahwa Khalifah Umar al-Faruq menyediakan pos dana khusus dari Baitul Mal untuk mendanai insfrastruktur, khususnya jalan dan semua hal ihwal yang terkait dengan sarana dan prasarana.


Hal ini untuk memudahkan transportasi antara berbagai kawasan Negara Islam. Khalifah Umar juga menyediakan sejumlah besar unta secara khusus mengingat kala itu unta merupakan alat transportasi yang tersedia untuk mempermudah perpindahan bagi orang yang tidak memiliki kendaraan antar berbagai Jazirah Syam dan Irak.


Khalifah Umar memastikan pembangunan insfrastruktur harus berjalan dengan orientasi untuk kesejahteraan masyarakat dan untuk ‘izzah (kemuliaan) Islam. Jikalau Negara harus bekerjasama dengan pihak ketiga, haruslah kerjasama yang menguntungkan bagi umat Islam. Bukan justru masuk dalam jebakan hutang, yang menjadikan posisi Negara lemah di mata negara lain/pihak ketiga.


Apa yang dilakukan Khalifah Umar bin Khathab sesuai dengan pandangan Islam terhadap fungsi negara yaitu pengurus urusan kehidupan masyarakat. Ini pun sebagaimana ditegaskan Rasulullah saw, “Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggungjawab terhadap rakyat yang dia urus.” (HR Muslim dan Ahmad).


Dengan memahami dan melaksanakan ajaran Islam dengan menyeluruh, maka penguasa akan sungguh-sungguh berupaya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Begitupun dalam masalah transportasi, tidak akan ada pihak yang dirugikan semua akan diberlakukan adil sesuai dengan yang telah disyariatkan.(***)

No More Posts Available.

No more pages to load.